Komisi I DPRD Jawa Barat menilai perlu ada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di daerah terkait dengan adanya beberapa kota dan kabupaten di Jabar yang belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam menyajikan laporan keuangan berbasis acrual saat ini. Padahal, hal itu merupakan kewajiban pemerintah untuk menyajikan laporan keuangan sewajarnya.
Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir mengatakan, faktor SDM menjadi kunci utama dalam penyajian laporan keuangan. SDM yang dimaksud tersebut mampu menguasai ilmu akuntasi dengan baik. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuan sdm tersebut melalui pelatihan.
“Setidaknya perlu merekrut pegawai khusus berbasis pendidikan akuntansi, Lebih baik manfaatkan (SDM), tinggal diberi pelatihan tentang tata cara akuntansi,” katanya kepada wartawan di Gedung DPRD, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (9/6/2016).
Syahrir meminta pemda berkoordinasi dengan institusi lainnya untuk meningkatkan kualitas SDM agar mampu menyajikan laporan keuangan dengan baik. Pemda bisa meminta Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) serta perguruan tinggi untuk memberi pelatihan tentang akuntansi kepada para pegawainya.
“Menggelar pelatihan-pelatihan tentang akuntansi itu harus. Saya rasa bisa, tinggal ada kemauan dan hal ini perlu komitmen dari kepala daerahnya juga,” ujar dia.
Di sisi lain, Syahrir mengapresiasi prestasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berhasil meraih opini WTP untuk kelima kali secara berturut-turut. Capaian ini harus memacu kabupaten/kota di Jabar agar meraih hal serupa. “Daerah juga harus bisa. (WTP) itu juga menjadi bukti transparansi dalam menjalankan pemerintahan,” katanya.