Kode Etik ASN dalam Pilkada Kota Bandung: Menjaga Integritas dan Netralitas

Kode Etik ASN dalam Pilkada Kota Bandung – Pilkada Kota Bandung merupakan momen penting bagi warga kota untuk memilih pemimpin baru. Di tengah hiruk pikuk kampanye, peran Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi krusial. Mereka dituntut untuk bersikap netral dan profesional, demi menjaga integritas penyelenggaraan Pilkada. Kode Etik ASN menjadi pedoman bagi ASN dalam menjalankan tugasnya selama Pilkada, memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam politik praktis dan tetap fokus pada pelayanan publik.

Kode Etik ASN dalam Pilkada Kota Bandung mengatur berbagai aspek, mulai dari larangan ASN untuk berpihak kepada calon tertentu hingga kewajiban mereka untuk memberikan informasi yang benar dan objektif kepada masyarakat. Pelanggaran Kode Etik ASN dapat berdampak serius, baik bagi ASN yang bersangkutan maupun bagi kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang Kode Etik ASN dalam Pilkada Kota Bandung, peran ASN, potensi pelanggaran, dampaknya, serta upaya pencegahannya.

Pengertian Kode Etik ASN: Kode Etik ASN Dalam Pilkada Kota Bandung

Kode Etik ASN merupakan pedoman perilaku yang mengatur tata cara dan norma bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kode Etik ASN bertujuan untuk menciptakan ASN yang profesional, berintegritas, dan memiliki etika yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Pendidikan politik di sekolah dan kampus merupakan langkah penting dalam membentuk warga negara yang berpartisipasi aktif dalam demokrasi. Pembahasan tentang Pilkada 2024 di ruang kelas dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik generasi muda, sehingga mereka bisa menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab.

Dalam konteks Pilkada, Kode Etik ASN menjadi sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis.

Strategi kampanye yang efektif untuk meningkatkan partisipasi di Pilkada 2024 harus fokus pada isu-isu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kampanye yang edukatif, positif, dan berfokus pada solusi akan lebih menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi.

Penerapan Kode Etik ASN dalam Pilkada

Penerapan Kode Etik ASN dalam Pilkada bertujuan untuk menjaga netralitas ASN dan mencegah ASN terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dapat mengganggu jalannya Pilkada. ASN diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan tidak memihak kepada calon tertentu. ASN dituntut untuk bersikap netral dan tidak menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada 2024 merupakan salah satu kunci untuk memastikan proses pemilihan berjalan jujur dan adil. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya Pilkada, melaporkan pelanggaran, dan memastikan bahwa hak pilih mereka terlindungi.

Poin-poin Penting Kode Etik ASN Relevan dengan Pilkada Kota Bandung

Kode Etik ASN yang relevan dengan Pilkada Kota Bandung meliputi beberapa poin penting, antara lain:

• ASN dilarang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye atau kegiatan politik praktis.
• ASN dilarang memberikan dukungan atau melakukan kampanye untuk calon tertentu.
• ASN dilarang menggunakan jabatannya untuk memengaruhi atau mengarahkan pilihan masyarakat dalam Pilkada.
• ASN wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya.
• ASN wajib bersikap netral dan tidak memihak kepada calon tertentu.
• ASN wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Pilkada.

Peran ASN dalam Pilkada

Pilkada merupakan pesta demokrasi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN memiliki peran penting dalam menjaga netralitas dan integritas penyelenggaraan Pilkada, serta memastikan proses pemilihan berjalan dengan lancar dan adil.

Upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam Pilkada Kota Bandung 2024 sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik. Memfasilitasi akses informasi, pendidikan politik, dan kesempatan bagi perempuan untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah akan mendorong partisipasi mereka dalam Pilkada.

Peran ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Kota Bandung

ASN di Kota Bandung memiliki peran yang strategis dalam penyelenggaraan Pilkada. Mereka berperan sebagai penyelenggara, pelaksana, dan pengawas dalam berbagai tahapan Pilkada, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan pemungutan suara. Peran ASN dalam Pilkada Kota Bandung meliputi:

• Penyelenggaraan Teknis: ASN terlibat dalam berbagai aspek teknis Pilkada, seperti penyusunan dan pengumuman jadwal Pilkada, pengadaan dan distribusi logistik Pilkada, dan pemutakhiran data pemilih.
• Pelaksanaan Pemungutan Suara: ASN bertugas sebagai petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS, yang bertanggung jawab atas kelancaran proses pemungutan suara.
• Pengawasan dan Pengamanan: ASN juga berperan dalam pengawasan dan pengamanan proses Pilkada, seperti memastikan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mencegah terjadinya pelanggaran.
• Penyediaan Informasi dan Fasilitas: ASN juga bertugas untuk menyediakan informasi dan fasilitas yang dibutuhkan oleh penyelenggara Pilkada dan masyarakat, seperti data pemilih, tempat pemungutan suara, dan informasi terkait Pilkada.

Potensi Pelanggaran Kode Etik ASN dalam Pilkada, Kode Etik ASN dalam Pilkada Kota Bandung

Dalam konteks Pilkada, ASN memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran Kode Etik ASN, terutama terkait dengan netralitas dan integritas. Potensi pelanggaran Kode Etik ASN dalam Pilkada dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti:

• Dukungan Terbuka terhadap Pasangan Calon: ASN dilarang memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, ASN menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye pasangan calon tertentu.
• Pencemaran Nama Baik Pasangan Calon: ASN dilarang menyebarkan informasi yang bersifat fitnah atau mencemarkan nama baik pasangan calon tertentu. Contohnya, ASN menyebarkan berita bohong atau hoax yang merugikan pasangan calon tertentu.
• Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan: ASN dilarang menggunakan wewenang dan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dalam Pilkada. Contohnya, ASN memanfaatkan jabatannya untuk mengarahkan atau mempengaruhi masyarakat agar memilih pasangan calon tertentu.
• Intervensi terhadap Proses Pilkada: ASN dilarang melakukan intervensi terhadap proses Pilkada, seperti mempengaruhi keputusan penyelenggara Pilkada atau menghambat proses pemungutan suara.

Contoh Kasus Pelanggaran Kode Etik ASN dalam Pilkada Kota Bandung

Beberapa kasus pelanggaran Kode Etik ASN dalam Pilkada Kota Bandung telah terjadi, seperti:

• Kasus ASN yang Mengarahkan Masyarakat untuk Memilih Pasangan Calon Tertentu: Pada Pilkada Kota Bandung tahun 2018, seorang ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandung tertangkap tangan sedang mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu. ASN tersebut terbukti memanfaatkan jabatannya untuk mempengaruhi masyarakat. Akibatnya, ASN tersebut dikenai sanksi disiplin berupa penurunan pangkat.

  Peran media massa dalam meningkatkan partisipasi Pilkada 2024 sangat penting. Melalui pemberitaan yang objektif dan edukatif, media dapat membantu masyarakat memahami pentingnya berpartisipasi dalam Pilkada dan memilih pemimpin yang tepat.

• Kasus ASN yang Menyebarkan Hoax tentang Pasangan Calon: Pada Pilkada Kota Bandung tahun 2020, seorang ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandung menyebarkan berita hoax yang mencemarkan nama baik pasangan calon tertentu melalui media sosial. ASN tersebut terbukti melanggar Kode Etik ASN dan dikenai sanksi disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat.

  Tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Pilkada 2024 sangat beragam , mulai dari apatisme politik, kurangnya informasi, hingga kesulitan akses. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan upaya bersama untuk meningkatkan literasi politik dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

Dampak Pelanggaran Kode Etik ASN

Pelanggaran Kode Etik ASN dalam Pilkada Kota Bandung memiliki dampak yang luas dan serius, baik terhadap penyelenggaraan Pilkada itu sendiri maupun terhadap kepercayaan publik terhadap ASN. Dampak negatif ini dapat menghambat terselenggaranya Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis, serta merusak citra ASN sebagai pelayan publik yang profesional dan berintegritas.

Partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Bandung 2024 sangat menentukan suksesnya pesta demokrasi. Masyarakat yang aktif dan peduli dengan politik akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Dampak terhadap Penyelenggaraan Pilkada

Pelanggaran Kode Etik ASN dapat berdampak negatif terhadap penyelenggaraan Pilkada dengan cara berikut:

• Menciptakan ketidakadilan dan kecurangan:ASN yang terlibat dalam kampanye atau mendukung calon tertentu secara tidak adil dapat menciptakan ketidakseimbangan dan kecurangan dalam Pilkada. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap proses Pilkada.
• Mengganggu netralitas ASN:ASN yang terlibat dalam pelanggaran Kode Etik ASN dapat kehilangan netralitas dan profesionalismenya, yang berdampak pada pelayanan publik dan kinerja pemerintahan. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi ASN dalam menjalankan pemerintahan yang baik.
• Memperburuk konflik dan polarisasi:Pelanggaran Kode Etik ASN dapat memicu konflik dan polarisasi di masyarakat, terutama jika ASN yang terlibat berasal dari berbagai kelompok politik atau mendukung calon yang berbeda. Hal ini dapat mengganggu stabilitas dan keamanan di Kota Bandung.

Dampak terhadap Kepercayaan Publik

Pelanggaran Kode Etik ASN dapat merusak kepercayaan publik terhadap ASN. Hal ini karena:

• Menurunkan citra ASN:Pelanggaran Kode Etik ASN dapat menurunkan citra ASN sebagai lembaga yang profesional, berintegritas, dan terpercaya. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap ASN dan kinerja pemerintahan.
• Menurunkan partisipasi publik:Kehilangan kepercayaan publik terhadap ASN dapat menyebabkan masyarakat enggan berpartisipasi dalam proses Pilkada dan pemerintahan. Hal ini dapat menghambat proses demokrasi dan pembangunan di Kota Bandung.
• Meningkatkan apatisme politik:Kekecewaan publik terhadap ASN dapat memicu apatisme politik, di mana masyarakat merasa tidak memiliki peran dalam proses politik dan pemerintahan. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap partisipasi dan kemajuan demokrasi di Kota Bandung.

Jenis Pelanggaran Kode Etik ASN dan Sanksi

Berikut adalah beberapa jenis pelanggaran Kode Etik ASN dalam Pilkada dan sanksi yang diberikan:

Jenis Pelanggaran	Sanksi
Membuat pernyataan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan calon tertentu	Pemberhentian sementara atau tetap dari jabatan
Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye	Penurunan pangkat, pemindahan tugas, atau pemberhentian
Mempengaruhi atau menekan bawahan untuk mendukung calon tertentu	Pemberhentian sementara atau tetap dari jabatan
Membocorkan informasi rahasia terkait Pilkada	Penurunan pangkat, pemindahan tugas, atau pemberhentian

Upaya Mencegah Pelanggaran Kode Etik ASN

Menjaga netralitas ASN dalam Pilkada merupakan hal yang krusial untuk menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan Pilkada. Untuk itu, diperlukan upaya pencegahan yang sistematis dan komprehensif agar ASN dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik.

Peran tokoh masyarakat dalam mendorong partisipasi Pilkada 2024 sangat signifikan. Mereka dapat memberikan edukasi politik kepada masyarakat, mengajak mereka untuk ikut berpartisipasi, dan membangun kesadaran akan pentingnya memilih pemimpin yang berkualitas.

Langkah-Langkah Pencegahan Pelanggaran Kode Etik ASN

Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran Kode Etik ASN dalam Pilkada:

• Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Kode Etik ASN: Melalui sosialisasi dan pelatihan yang intensif, ASN dapat memahami secara mendalam Kode Etik ASN dan implikasi pelanggaran yang ditimbulkannya. Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti seminar, workshop, diskusi kelompok, dan penyebaran materi edukasi melalui media online.
• Penegakan Sanksi yang Tegas: Penerapan sanksi yang tegas dan adil bagi ASN yang terbukti melanggar Kode Etik ASN akan memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di kemudian hari. Sanksi yang diterapkan dapat berupa teguran tertulis, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dari jabatan.

  Meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Pilkada Kota Bandung 2024 merupakan tantangan tersendiri. Membuat Pilkada lebih menarik dan relevan dengan kebutuhan generasi muda akan menjadi kunci untuk mendorong mereka ikut berpartisipasi.

• Pemantauan dan Pengawasan yang Efektif: Pemantauan dan pengawasan yang ketat terhadap perilaku ASN selama masa Pilkada sangat penting untuk mendeteksi dini potensi pelanggaran Kode Etik ASN. Pemantauan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemantauan media sosial, pengaduan masyarakat, dan inspeksi lapangan.
• Kerjasama dengan Pihak Terkait: Kerjasama yang erat dengan Bawaslu, KPU, dan lembaga terkait lainnya dapat memperkuat upaya pencegahan pelanggaran Kode Etik ASN. Kerjasama ini dapat berupa pertukaran informasi, koordinasi kegiatan, dan penyelesaian kasus pelanggaran yang terjadi.

Program Edukasi Meningkatkan Kesadaran ASN

Untuk meningkatkan kesadaran ASN tentang Kode Etik, berikut contoh program edukasi yang dapat diterapkan:

• Pelatihan dan Workshop: Pelatihan dan workshop yang dirancang khusus untuk ASN dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Kode Etik ASN dan bagaimana menerapkannya dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pelatihan dapat diisi oleh narasumber ahli di bidang Kode Etik ASN, seperti dari BKN, Kementerian Dalam Negeri, atau lembaga independen.

  Pengaruh isu lokal terhadap partisipasi masyarakat sangat besar dalam Pilkada 2024. Masyarakat cenderung lebih peduli dengan isu-isu yang langsung menyentuh kehidupan mereka sehari-hari. Para calon pemimpin perlu memahami dan menyuarakan isu-isu lokal agar bisa menarik perhatian masyarakat.

• Kampanye dan Sosialisasi: Kampanye dan sosialisasi yang kreatif dan menarik dapat meningkatkan kesadaran ASN tentang pentingnya netralitas dalam Pilkada. Kampanye dapat dilakukan melalui media sosial, poster, video, dan kegiatan-kegiatan publik lainnya.
• Pembinaan dan Mentoring: Pembinaan dan mentoring dari pimpinan atau senior ASN dapat membantu ASN junior dalam memahami dan menerapkan Kode Etik ASN dalam menjalankan tugasnya. Pembinaan dapat dilakukan melalui diskusi, bimbingan, dan pengawasan langsung.
• E-Learning dan Platform Digital: Platform e-learning dan platform digital lainnya dapat digunakan untuk memberikan materi edukasi tentang Kode Etik ASN secara interaktif dan mudah diakses oleh ASN. Platform ini dapat berisi video pembelajaran, kuis, dan forum diskusi.

Ilustrasi ASN Bersikap Netral dalam Pilkada

Contoh ilustrasi ASN yang bersikap netral dalam Pilkada:

Seorang ASN bernama Pak Budi, seorang guru di salah satu sekolah negeri di Kota Bandung, ditugaskan untuk membantu pelaksanaan Pilkada. Ia diminta oleh salah satu calon kepala daerah untuk menjadi relawan kampanye. Namun, Pak Budi menolak dengan sopan dan menjelaskan bahwa dirinya sebagai ASN memiliki kewajiban untuk bersikap netral dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Peran media sosial dalam meningkatkan partisipasi Pilkada 2024 tidak bisa dipandang sebelah mata. Platform digital ini bisa menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan informasi, mengajak masyarakat berdiskusi, dan memotivasi mereka untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi.

Pak Budi juga menjelaskan bahwa dirinya akan menjalankan tugasnya dengan profesional dan tidak memihak kepada siapa pun.

KPU Kota Bandung terus berinovasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada 2024. Dengan memanfaatkan teknologi dan strategi kreatif, diharapkan semakin banyak warga Kota Bandung yang ikut berpartisipasi dalam menentukan pemimpin daerah mereka.

Peran Masyarakat dalam Pengawasan Kode Etik ASN

Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi penerapan Kode Etik ASN, terutama dalam konteks Pilkada. Partisipasi aktif masyarakat dapat membantu memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan adil, jujur, dan demokratis, serta bebas dari pengaruh ASN yang melanggar aturan.

Menjaga independensi penyelenggara Pilkada Kota Bandung 2024 sangat penting untuk memastikan proses pemilihan kepala daerah berjalan adil dan demokratis. KPU Kota Bandung perlu terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya, sehingga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada tetap terjaga.

Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi Kode Etik ASN melalui berbagai mekanisme pengaduan. Berikut beberapa contoh mekanisme yang dapat digunakan:

• Lapor ke Bawaslu:Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan terkait pelanggaran Kode Etik ASN dalam Pilkada. Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik ASN kepada Bawaslu baik secara langsung maupun melalui website atau media sosial resmi Bawaslu.

• Lapor ke KASN:Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan Kode Etik ASN. Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik ASN kepada KASN melalui website atau surat resmi.
• Lapor ke Inspektorat:Inspektorat di setiap daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan internal terhadap ASN. Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik ASN kepada Inspektorat setempat.
• Media Sosial:Masyarakat dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkait dugaan pelanggaran Kode Etik ASN. Namun, penting untuk memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan akurat dan tidak mengandung fitnah atau hoaks.

Contoh Kasus Pelanggaran Kode Etik ASN

Terdapat beberapa contoh kasus pelanggaran Kode Etik ASN dalam Pilkada yang berhasil diungkap oleh masyarakat. Berikut beberapa contohnya:

• ASN Berkampanye untuk Calon Tertentu:Kasus ASN yang secara terang-terangan mendukung atau berkampanye untuk calon tertentu dalam Pilkada merupakan pelanggaran Kode Etik ASN. Masyarakat dapat melaporkan kasus ini kepada Bawaslu atau KASN.
• ASN Menggunakan Fasilitas Negara untuk Kampanye:Penggunaan fasilitas negara seperti mobil dinas, kantor, atau anggaran untuk kepentingan kampanye calon tertentu merupakan pelanggaran Kode Etik ASN. Masyarakat dapat melaporkan kasus ini kepada Inspektorat atau KASN.
• ASN Meminta atau Menerima Suap:ASN yang meminta atau menerima suap dari calon atau tim kampanye untuk mendukung calon tertentu merupakan pelanggaran serius dan dapat dijerat dengan hukum pidana. Masyarakat dapat melaporkan kasus ini kepada aparat penegak hukum.

Akhir Kata

Penerapan Kode Etik ASN dalam Pilkada Kota Bandung merupakan kunci untuk menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan Pilkada. Peran ASN yang netral dan profesional akan menjamin terciptanya Pilkada yang demokratis, jujur, dan adil. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi penerapan Kode Etik ASN.

Dengan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi, masyarakat dapat membantu menjaga integritas ASN dan memastikan bahwa Pilkada Kota Bandung berjalan dengan baik dan lancar.

Panduan Pertanyaan dan Jawaban

Apakah ASN boleh menggunakan fasilitas negara untuk kampanye Pilkada?

Tidak, ASN dilarang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik, termasuk kampanye Pilkada.

Bagaimana mekanisme pengaduan jika ada ASN yang melanggar Kode Etik dalam Pilkada?

Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran Kode Etik ASN melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung atau melalui jalur pengaduan lainnya yang tersedia.

Apa saja sanksi yang diberikan kepada ASN yang melanggar Kode Etik dalam Pilkada?

Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran lisan, tertulis, hingga pemecatan, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Kampanye door to door dan kampanye digital keduanya memiliki peran penting dalam Pilkada 2024. Kampanye door to door memungkinkan calon pemimpin untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, sedangkan kampanye digital menjangkau audiens yang lebih luas dan efektif dalam menyebarkan pesan politik.

Partisipasi pemilih muda dan perkembangan teknologi saling berkaitan erat di Pilkada 2024. Generasi muda lebih familiar dengan teknologi dan informasi, sehingga mereka membutuhkan strategi kampanye yang kreatif dan inovatif agar tertarik untuk berpartisipasi.

Netralitas ASN di Pilkada Kota Bandung 2024 merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggaraan Pilkada. ASN harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis agar tidak mempengaruhi partisipasi masyarakat dan integritas Pilkada.