AKSI. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan petuah politik kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, soal hubungan antara partai politik pengusung pemerintah dan pemerintah yang diusungnya.
Hadir juga Ketua MPR yang juga Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Hanura, Wiranto, Ketua Umum PKPI, Soetiyoso, Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy.
Menurut Megawati, hal ini penting mengingat hubungan keduanya adalah amanah konstitusi dan prinsip dalam demokrasi.
Landasan konstitusionalnya pun, kata dia, sangat jelas, yakni UU Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengamanatkan presiden dan wakil presiden dicalonkan partai politik atau gabungan partai politik.
“Itulah mekanisme konstitusional yang kita kenal. Hukum demokrasilah yang mengatur itu, bahwa presiden dan wakil presiden memang sudah sewajarnya menjalankan garis kebijakan politik partai,” katanya.
“Saya tidak menutup mata terhadap berbagai kelemahan partai politik. Di sinilah kritik dan otokritik kami jalankan,” katanya.
Ia menambahkan, ada yang pihak mengatakan partai politik hanya sebagai ornamen demokrasi dan hanya sekedar alat tunggangan kekuasaan politik. Itu sama saja mengerdilkan makna dan arti kolektivitas partai yang berasal dari rakyat.
Megawati menegaskan, sikap politik dari PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pemerintahan Jokowi-Kalla, sesuai amanah konstitusi.
“Kesadaran awal ketika saya memberikan mandat kepada Bapak Jokowi, adalah komitmen ideologis yang berpangkal dari kepemimpinan Trisakti. Suatu komitmen untuk menjalankan pemerintahan negara yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian,” katanya