Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar di kota Surabaya terancam tidak mendapatkan anggaran bantuan politik (Banpol) dari Pemkot Surabaya akibat dualisme kepengurusan pada kedua parpol itu.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) Kota Surabaya Soemarno mengatakan partai yang memiliki kursi di DPRD Surabaya memang mendapatkan dana Banpol yang dicairkan setiap tahun.
“Besaran anggaran tersebut tidak sama karena ditentukan berdasarkan jumlah pemilih partai tersebut,” katanya, Minggu.
Namun untuk tahun ini, ada dua partai yang bermasalah sehingga dana Banpol tidak bisa dicairkan. Keduanya adalah Golkar dan PPP.
“Kedua partai itu terjadi dualisme kepemimpinan, sehingga sesuai dengan aturan main itu tak boleh. Maka banpolnya tak bisa dicairkan,” kata Soemarno.
Agar Banpol turun, lanjut dia, kedua partai harus melampirkan SK Kemenkumham yang menyatakan kepengurusan mereka sah.
“Selama belum ada surat dari Kemendagri, kami untuk sementara waktu bersikap pasif” tegasnya.
Soemarno mengatakan hampir semua partai yang memperoleh kursi di DPRD Surabaya sudah mencairkan Banpol, namun Partai Gerindra dan Parta Demokrat belum mencairkan dana Banpol karena terkendala SK Wali Kota.
“Berhubung walikotanya lengser karena ada Pilwali, maka pencairan dana Banpol tak bisa dicairkan sekarang karena tak ada yang tanda tangan SK pencairan,” jelas dia.
