Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) menilai, KPK masih lamban, terlihat lemah dan takut dalam memeriksa Surya Paloh dan HM Prasetyo yang nota bene orang-orang lingkar istana dalam kasus korupsi dana bantuan sosial Pemprov Sumatra Utara. Padahal pimpinan KPK yang baru juga telah berjanji untuk membuat kebijakan baru dalam menangkap para koruptor serta meminilimasir potensi-potensi koruptor melalui upaya pencegahan.
Itu disampaikan oleh Koordinator AMUK, Ode Kardi dalam orasi politiknya di depan Gedung KPK Jakarta, Rabu (6/1).
Ratusan masa aksi yang menggeruduk KPK ini mengaku kecewa dengan komitmen pemberantasan koruptor pimpinan KPK yang baru.
Menurut Ode, saat ini komitmen dari para pimpinan KPK yang baru ini seakan tidak mencerminkan ketakutan serta ketidak beranian dalam memerangi para koruptor di negeri ini. KPK kini hanya lah Komisi Pelindung Koruptor, Komisi Penjaga Koruptor dalam hal pengusutan kasus korupsi dana bantuan sosial Pemprov Sumut ini.
Dalam aksi kali ini koordinator AMUK menyerahkan dua orang yang mirip Surya Paloh dan HM Prasetyo kepada perwakilan KPK yang menerima mereka.
Bagi AMUK, sambung Ode, pengakuan saksi dalam persidangan di pengadilan Tipikor kemarin (Selasa, 5/1) jelas bahwa Surya Paloh telah meminta Jatah SKPD di Pemprov Sumut dan HM Prasetyo diberikan fee USD 20 Ribu dalam kasus dana bansos ini.
“Mestinya ini bukti, petunjuk yang terang benderang,” tandasnya.
Dalam aksinya massa AMUK menuntut beberpa hal kepada KPK antara lain:
1. KPK agar tidak tebang pilih dalam menghadapi orang-orang istana.
2. Segera penjara kan HM Prasetyo dan Surya Paloh karena sudah ada dua alat bukti yang cukup.
3. Kepada Presiden Jokowi untuk memberikan dukungan politik agar KPK tidak takut di kriminalisasi serta segera copot Jaksa Agung.
