Ketiga, tidak sekadar itu pemerintah Indonesia belum melakukan ratifikasi Konvensi Internasional Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).
Padahal, dengan ratifikasi FCTC ini sebagai ikhtiar untuk melindungi generasi saat ini dan mendatang dari dampak buruk tembakau.
“Keempat, saya melihat pemerintah mengalami situasi sulit antara mengutamakan kesehatan dan pengentasan kemiskinan atau penambahan pendapatan melalui penerimaan kas negara lewat cukai rokok,” katanya.
Seperti tahun 2015 lalu, pemerintah menargetkan penerimaan dari cukai rokok sebesar Rp139,1 triliun atau 7,9 persen terhadap penerimaan APBN-P 2015.
Kelima, ide revolusi mental yang digulirkan pemerintahan semestinya dapat mengubah cara pandang masyarakat untuk memilih perilaku yang sehat fisik dan cerdas dalam melakukan pilihan-pilihan hidup. Karena ke depan, SDM yang mampu bersaing, berpikir secara inovatif karena cerdas dan pandai merupakan kekayaan sesungguhnya suatu bangsa.
Keenam, Okky Asokawati meminta agar pemerintah perlu melakukan terobosan terhadap pengentasan kemiskinan ini karena masalah kemiskinan dan rokok ini akan memengaruhi secara signifikan dengan beban BPJS Kesehatan, bonus demografi tahun 2025 serta keberhasilan Indonesia bersaing dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).