Wakil Presiden Jusuf Kalla memprediksi gelaran musyawarah nasional bertajuk islah yang akan digelar Partai Golkar akan berakhir lebih baik ketimbang yang dialami Partai Persatuan Pembangunan.
“Saya kira Golkar akan lebih baik dari PPP kalau semuanya berjalan lancar,” kata Jusuf Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden Indonesia, Selasa (12/4).
Politisi senior sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut menjelaskan islah yang dilakukan PPP masih bermasalah karena masih ada beberapa pekerjaan rumah yang belum diselesaikan oleh dua kubu yang sebelumnya berseteru.
Namun untuk Partai Golkar, JK menegaskan itu semua tak akan terjadi asal semuanya berjalan dengan lancar.
Sebagai catatan, dua kubu Partai Golkar yang dulu berseteru, kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono sepakat untuk menjalin islah demi kepentingan Partai Golkar.
Keduanya sepakat untuk tidak maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar dan memberi jalan pada kader yang lebih muda untuk memimpin Golkar ke depan.
“Golkar ini mudah-mudahan tuntas. Proses demokrasinya akan berjalan,” katanya.
Sementara untuk PPP, meski Muktamar VIII yang bertajuk Muktamar Islah sudah dilaksanakan dan menghasilkan Muhammad Romahurmuziy sebagai Ketua Umum, kubu Djan Faridz masih tidak menerima hasil itu. Menurut Djan, muktamar yang diadakan di Asrama Haji Jakarta itu sama saja dengan muktamar zombie.
Djan Faridz mengatakan pihaknya tidak akan menggugat penyelenggaraan Muktamar Islah. Meski tak menggugat bukan berarti Djan menerima hasil Muktamar karena menilai kegiatan tersebut batal demi hukum.
“Tidak perlu digugat. Yang ada mungkin laporan ke polisi karena melakukan kegiatan dengan memalsukan nama PPP,” ujar Djan saat dihubungi, Senin (11/4).
Dia berpendapat, kubu Romahurmuziy (Romi) tidak berhak menyelenggakaran Muktamar islah sejak Jumat (8/4) karena putusan Mahkamah Agung beberapa waktu lalu. MA memutuskan kepengurusan PPP Muktamar Jakarta dengan Ketua Umum Djan Faridz, sah.
MA meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menarik surat keputusan (SK) pengesahan kepengurusan Muktamar Surabaya dengan Ketua Umum Romi.
Namun pada 17 Februari, Yasona menerbitkan SK pengesahan kembali pengurus PPP hasil Muktamar Bandung tahun 2011 dengan Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum Partai dan Romahhurmuziy sebagai Sekretaris Jenderal.
