BadanPengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku kesulitan untuk dapat mengawasi sepenuhnya perkembangan setiap hasil riset yang disampaikan lembaga survei kepada publik.
Karenanya, Komisioner Bawaslu Nasrullah menegaskan, lembaga survei harus memiliki integritas dan objektif dalam menyampaikan hasil survei.
“Lembaga survei sebagian bentuk partisipasi masyarakat jadi jangan ada lembaga survei yang integritasnya dipertanyakan. Ini untuk menjaga iklim demokrasi di Indonesia,” kata Nasrullah di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (8/10).
Dia mengharapkan, semua lembaga survei lebih menekankan pada penyajian informasi yang bernilai dari sekadar tingkat elektabilitas pasangan calon.
Informasi- informasi yang patut dibeberkan seperti yang berkaitan dengan penyelenggaran, pengawasan, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada.
Ia juga mengkritisi beberapa lembaga survei yang terkesan terburu-buru merilis hasil survei padahal belum ada penetapan calon oleh KPU, seperti yang terjadi di Jakarta. Nasrullah meminta lembaga survei mengedepankan kode etik.
“Paslon (pasangan calon, -red) yang diverifikasi apakah menjadi peserta? Belum tentu, maka jangan buru-buru. Menyampaikan informasi kepada masyarakat mengedepankan etik. Harus lebih sejuk menyampaikan kepada masyarakat, yang damai,” terangnya.
Nasrullah berjanji akan mendorong asosiasi lembaga survei untuk menjatuhkan sanksi dan melakukan audit kepada hasil lembaga survei. Dia ingin, polemik lembaga survei pada pilpres 2014 yang memunculkan banyak kegaduhan tidak terulang lagi.
“Ada hasil lembaga survei di Pilpres lalu jangan sampai muncul lagi. Lembaga asosiasi bisa mencabut lembaga survei,” tutupnya.
