Munculnya paham terhadap radikalisme dikecam keras oleh Anggota Komisi X DPRI RI, Nico Siahaan.
Ia memandang, adanya kasus ini hanya akan menyita energi dan perhatian bangsa Indonesia.
“Negara lain sudah mikir soal perkembangan teknologi, kenapa kita masih membahas ini sih? Padahal kalau berbicara konsesus sudah jelas Pancasila,” tegasnya kepada wartawan di Graha Sanusi Hardjdinata (Aula), Universitas Padjajaran (Unpad), Jumat (14/7).
Sehingga, Nico meminta dunia pendidikan terutama jajaran perguruan tinggi dapat mencegah paham radikal di masyarakat.
“Kampus adalah akademisi berpikir, pasti tahu bagaimana mengantisipasinya karena biasanya sudah memiliki riset,” tambahnya.
Terlebih, dia tidak ingin kampus menjadi pusat gerakan anti Pancasila dan UUD 1945, ia pun menyarankan agar setiap kampus memperbanyak kajian yang meningkatkan pemahaman tentang Pancasila sebagi dasar negara.
“Kami juga melakukan pembinaan koordinasi dengan UKP pembinaan ideologi Pancasila,” bebernya.
Ia melanjutkan, deklarasi antiradikalisme di perguruan tinggi di Jawa Barat merupakan yang keempat, sebelumnya sudah dilakukan di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
“Rencana selanjutnya kita ke Bali, semoga semangat anti radikalismenya bisa cepat menyebar,” tutupnya
