Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono memastikan bahwa Wali Kota Tegal siti masitha soeparno bukanlah kader partainya.
“Dia (Siti Mashita) jadi wali kota diusung lewat Golkar sekitar tahun 2013, tapi bukan kader Golkar,” kata Agung kepada wartawan di kediamannya, Jakarta (Jumat, 1/9).
Menurutnya, sampai sekarang belum pernah ditemukan nama Siti Mashita dalam jajaran kepengurusan partai beringin.
“Sewaktu didukung DPP Partai Golkar, Siti Mashita dalam posisi sebagai kader Nasdem yang awalnya disiapkan Nasdem jadi caleg 2014,” beber Agung.
Terkait bantuan hukum dari Golkar untuk Siti Mashita, Agung menilai hal itu sah-sah saja diberikan sebagai partai yang pernah mengusung.
“Jika akan diberikan batuan hukum sah-sah saja karena diusung Partai Golkar. Sebaiknya lewat mekanisme hukum yang berlaku,” ujar Agung.
Meski demikian, Agung yang juga ketua umum PPK Kosgoro 1957 menyebut, penangkapan Siti Mashita dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi adalah murni terkait tindak pidana, dan bukan pengalihan isu politik.
“Saya tidak percaya bahwa itu pengalihan isu karena murni kejadian karena di era sekarang yang transparan. Saya percaya pada istitusi KPK memiliki dasar yang kuat untuk lakukan OTT terhadap Wali Kota Tegal Siti Mashita,” demikian Agung.
KPK sebelumnya menangkap Wali Kota Tegal Siti Masitha bersama Ketua DPD Partai Nasdem Brebes Amir Mirza, dan dua pejabat RSUD Kardinah, terkait kasus suap dana kesehatan di RSUD Kardinah dan pengadaan barang/jasa Pemkot Tegal tahun 2017 senilai Rp 5,1 miliar.
