Panitia Khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk rapat konsultasi.
Menurut Wakil Ketua Pansus KPK Taufiqulhadi, permintaan tersebut sudah disampaikan kepada pimpinan DPR RI untuk mengirimkan surat undangan kepada presiden.
“Kami minta pimpinan DPR segera kirim surat ke presiden soal rapat konsultasi presiden dan pansus, termasuk juga pimpinan DPR,” ujarnya di Media Center Gedung DPR, Jakarta (Senin, 18/9).
Taufiq mengatakan bahwa undangan pansus kepada presiden memang belum pernah dilakukan. Tetapi Pansus KPK memandang perlu melakukan konsultasi dengan presiden.
“Jadwal (konsultasi) itu adalah persoalan yang kami serahkan kepada presiden kapan memiliki jadwal. Kami harap sebelum 28 September sudah bisa bertemu,” ujarnya.
Soal apakah rekomendasi pansus akan dianggap penting atau tidak oleh Jokowi, dia memastikan bahwa pansus akan menyampaikan temuan-temuan apa adanya.
“Intinya presiden bisa mendapatkan input soal bagaimana penanganan penindakan dan penguatan hukum, terutama soal korupsi,” jelas Taufiq.
Politisi Partai Nasdem itu menambahkan, laporan kerja pansus disimpan dalam lima koper berupa daftar temuan aset sitaan KPK, berkas pengaduan posko angket KPK, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan KPK, serta laporan hasil rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.
