Munculnya surat rekomendasi bodong dari DPP Partai Golkar yang ditandatangani Ketua DPP Golkar dan Sekertaris Umum, berisi nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat yang akan diusung Partai Golkar adalah upaya adu domba dan menghasut kader Golkar agar terpecah belah.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Golkar Majalengka Asep Eka Mulyawan menyikapi munculnya surat rekomendasi palsu tersebut, Minggu 24 September 2017. Kemunculan surat palsu itu pun menimbulkan reaksi keras dari sejumlah kader Golkar di Majalengka. Beberapa kader memasang spanduk di Kantor DPD Golkar Majalengka.
Salah satu tulisan dalam spanduk tersebut diantaranya, “Tak Ada Rotan Akar pun Jadi, Tak Ada Dedi Golput pun Jadi.”
Tulisan dalam spanduk tersebut menggunakan cat semprot. Selain itu para kader juga mengibarkan bendera partai setengah tiang sebagai bentuk keprihatinan.
”Spanduk ini diketahui muncul malam hari pukul 18.30 WIB oleh beberapa pengurus. Reaksi ini diduga dilakukan oleh simpatisan Kang Dedi. Kami di Majalengka masih solid mendukung pencalonan Kang Dedi Mulyadi dan mengajak seluruh elemen Partai Golkar di manapun untuk tetap tenang, tetap solid.” Ujar Asep.
Asep menyatakan, DPD Partai Golkar Majalengka masih tetap mendukung Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur/wakil gubernur Jawa Barat. Untuk itu, dia mengimbau agar para kader tidak terprovokasi oleh siapapun atau hasutan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab.
Asep mensinyalir munculnya surat rekomendasi palsu tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan tujuan menggembosi partai dan mengadu domba kader. Apalagi dalam praktiknya mereka menggunakan simbol-simbol kebesaran partai, kops surat partai, serta mencatut nama ketum dan sekjen.
Asep meyakini DPP akan memberikan rekomendasi sesuai harapan masyarakat serta figur yang dibutuhkan oleh Jawa Barat. Asep juga segera melaporkan temuan spanduk itu ke DPD Golkar Jabar untuk segera disikapi sebelum reaksi kader Golkar semakin kisruh.
Kecewa berat
Asep berharap, kasus munculnya rekomendasi palsu ini bisa diusut oleh kepolisian, karena hal itu sudah masuk pada ranah pidana. Sementara itu, di Purwakarta dilaporkan Sekretaris Golkar Purwakarta Lalam Martakusuma menyatakan kekecewaannya pada DPP Golkar.
Meski telah dibantah oleh Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham surat tersebut bodong, para pengurus Partai Golkar di berbagai wilayah mencium gelagat bahwa DPP Golkar telah melakukan langkah yang tidak lagi di jalurnya.
Mereka menengarai telah terjadi politik transaksional di DPP Golkar. Hal tersebut yang mengakibatkan rekomendasi untuk Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi tak kunjung keluar. Bahkan malah terjadi sebaliknya, muncul rekomendasi untuk individu di luar kader terbaik untuk maju.***