Prof. Dr. Rochmin Dahuri, MS, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), di area Industri Batujajar Kab.Bandung, bersama anggota MAI lainnya yang datang dari berbagai daerah, menggelar diskusi yang bertema ‘Evaluasi 2017 & Harapan 2018 Seputar Aktivitas MAI’ (19/7/2017).
Bertindak selaku moderator dalam diskusi yang mengupas secara mendalam aneka persoalan mendasar di lingkungan akuakultur Dr. Agung Sudaryono. Pagi harinya, diskusi ini dibuka oleh GM PT. Gani Arta Dwitunggal, Andi J Sunadim.
Hari itu Andi seakan memberi kesempatan para pakar mengkritisi, serta memberi masukan bagi kemajuan dunia akuakultur di Nusantara.”Sebagai negara maritim besar di dunia, sepantasnya dunia akuakultur memberi kontribusi significant bagi kesejahteraan negara. Silahkan di sini, kita berdiskusi berdasarkan kepakaran dan pengalaman selama ini. Negara, menurut saya, amat membutuhkan masukan kita.”
Sementara itu Rochmin Dahuri selaku key note speaker di ajang diskusini ini yang juga dihadiri Prof.Dr. Ketut Sugama, Ir. Denny Indradjaja,M.Si (GPMT), Ir.Iwan Sutanto (SCI), Ir. Wajan Susja (ABILINDO), Dr. Azam B. Zaidy (CCI), Ir. Safari Azis (ARLI), Ir. Thomas Darmawan, dan Dr. Bambang Widigdo, menyatakan dengan gamblang:”Indonesia itu memiliki segalanya dalam hal akuakultur, termasuk berpotensi sangat besar di kelautan. Sayang, hal ini belum digarap dengan baik.” Dengan kata lain, ia menyatakan:”Masih banyak yang tak sinkron.”
Dalam kesempatan lain, masih kata Rochmin yang Mantan Menteri Perikanan era Presiden Megawati, potensi kelautan kita, adalah potensi kedua terbesar selain pertanian. Hal ini pun belum terintegrasi dengan baik, malah jomplang, ujarnya.
Menyoal hal ini, Rochmin menyatakan secara terbuka:”Salah satu pemicunya, karena aturan yang dibuat oleh pemerintah tidak diterapkan secara tepat. Dalam praktiknya, masih banyak bolongnya. Ini kita sayangkan.”
Data itu…
Sementara itu Prof.Dr.Ketut Sugama, dalam paparannya, masalah pendataan, masih menjadi dosa bagi para pegawai perikanan hingga saat ini. “Data yang disebarkan ke masyarakat seringkali tidak sesuai dengan kenyataanya. Ini sangat menyulitkan dalam pembuatan keputusan yang menyangkut nasib orang banyak. Data itu bias, adanya”
Terungkap dalam sesi tanya jawab yang terbilang seru, Moh Husein selaku Ketua Bidang Akuakultur dari Gerakan Hejo menjelaskan, kinerja pemerintah masih sangat jauh dari harapan. “Kami sangat prihatin dengan nasib budi daya ikan. Padahal bila ditekuni dengan menyisihkan biaya yang cukup untuk riset, dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi pelaku di lapangan, niscaya kesejahteraan kita bisa mengejar negara berkembang lainnya.”
Seputar Keluhan
Lainnya, Nandang Permana, Ketua HNSI Jawa Barat mengungkapkan keluhan. Kasusnya, akibat ulah pihak lain yang ujung-ujungnya harus ditanggung nelayan.”Sampah yang dibuang pengunjung obyek wisata, serta dari kegiatan industri di wilayah pantai, sering dianggap ulah para nelayan. Ini tidak benar dan tidak adil,” ujarnya dengan berapi-api, sambil menambahkan:”Lain kali, bila digelar diskusi seperti ini, unsur dari lingkungan hidup, dan dinas pariwisata harus ada. Tujuannya, agar kesalahpahaman itu sirna.”
Peserta diskusi lainnya, Iman yang mengaku sebagai pengusaha jaring apung mengungkapkan sisi lain dunia akuakultur. Sarannya, di pertemuan ini tidak hanya mengupas soal teknis, pengembangan budidaya ikan dan dunia maritim Indonesia, yang di luar jangkauannya. “Kita harus juga memikirkan kemampuan ekonomi para pelakunya.”
Argumen Iman:”Bagaimana teknis pengembangan budidaya akan berjalan baik? Bila, pelakunya tidak punya cukup dana. Ditambah, akses untuk memperoleh dana tambahan, sangat terbatas.”
Menurut Iman, dirinya dan ratusan pembudi-daya ikan lainnya, bukan tidak mau memakai produk dalam negeri yang memiliki banyak keunggulan:”Kuncinya, bukalah akses untuk penambahan dana. Kami tak mau diistimewakan, berilah kesempatan yang sama. Bukan yang lain-lain …” (HS/GUN)
