Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam mengatakan penerapan new normal, kini disebut adaptasi kebiasaan baru (AKB), menjadi titik awal keruwetan penanganan pandemi virus corona (Covid-19).
[penci_related_posts title=”Baca Juga” number=”4″ style=”list” align=”none” displayby=”tag” orderby=”random”]Anam meyebut new normal yang mulai dikampanyekan Presiden Joko Widodo (Jokowi) awal Juni 2020 lebih berorientasi pada pemulihan ekonomi ketimbang kesehatan.
“New normal ditetapkan tanggal 1 Juni. Di situ lah awal dari keruwetan yang selama ini kita rasakan,” kata Anam dalam konferensi daring (online), Selasa (28/7).
Anam menyatakan sejak awal pihaknya telah mengingatkan pemerintah agar memenuhi sejumlah syarat, seperti jumlah korban mulai turun, masyarakat mematuhi protokol kesehatan Covid-19 sebelum menerapkan new normal di masa pandemi virus corona.
Menurutnya, new normal justru akan memicu gelombang kedua penularan virus corona yang lebih sulit dikendalikan jika syarat itu tak diterapkan.
Contoh terbaru, kata Anam, saat ini muncul klaster baru penularan virus corona, seperti klaster perkantoran setelah pemerintah menerapkan new normal. Padahal saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) penularan di klaster perkantoran minim.
“Kalau ini tidak ditata kelola dengan baik, maka akan setback. Jumlah korban akan jauh lebih banyak. Pengendalian Covid-19 ini jauh lebih rumit. Dan sekarang sudah terbukti,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung new normal atau tatanan kehidupan baru di tengah pandemi virus corona pada pertengahan Mei 2020. Kala itu, ia menyebut masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasa, namun dengan protokol kesehatan yang ketat.
Jokowi mengatakan pemerintah akan mengatur agar kehidupan kembali berjalan normal, sambil memantau perkembangan penyebaran virus corona. Ia pun memastikan pemerintah tetap mengutamakan keselamatan masyarakat.
Mantan wali kota Solo itu lantas mengingatkan kesiapan daerah dalam menghadapi new normal. Jokowi mengatakan daerah harus mampu mengendalikan penyebaran Covid-19 sebelum menerapkan new normal.
Namun, selang beberapa waktu kemudian, pemerintah mengakui keliru memakai istilah new normal. Istilah tersebut tak dipakai lagi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan istilah dipakai adalah adaptasi kebiasaan baru (AKB).
“Soal new normal sudah dipertegas, sekarang tidak gunakan itu tapi adaptasi keadaan baru,” kata Muhadjir usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, 13 Juli lalu.
Di tengah pelaksanaan AKB, kasus positif virus corona terus meningkat dari hari ke hari. Hingga hari ini, Selasa (28/70, kasus positif virus corona di Indonesia telah mencapai 102.051 orang. Dari jumlah tersebut, 60.539 orang dinyatakan sembuh dan 4.901 orang lainnya meninggal dunia.
