Ratusan Kader Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) se-Jabodetabek Banten dan Jawa Barat berkumpul di puncak Bogor dalam konsolidasi dan sarasehan lintas generasi GPII menyikapi isu-isu keumatan dan kebangsaan yang sedang terjadi di Indonesia.
Ketua Umum Pimpinan Pusat GPII Karman BM dalam sambutannya mengatakan, kondisi negeri yang semakin sulit karena pemerintahan yang gaduh, menteri tidak taat pada presiden. “Wapres secara terbuka menyerang pimpinan lembaga tinggi negara yang lain sehingga terjadi turbolensi politik yang membuat pemerintah menjadi tidak lagi memiliki arah mau di bawa kemana arah republik ini,” ujarnya.
Lanjut Karman, belum lagi potensi terjadinya disintegrasi bangsa, konflik umat beragama, serta konflik perebutan sumber daya alam dan krisis ekonomi nasional. “Untuk itu lah GPII berkumpul di sini bersama sama para senior senior GPII lintas generasi untuk menyatukan persepsi, menyamakan gerak dan mengambil sikap agar dapat sedini mungkin mampu merespon dengan sikap yang tepat dan cerdas untuk menghadapi berbagai problematika kebangsaan ini . GPII siap mempertaruhkan semuanya untuk mempertahankan NKRI sesuai slogan perjuangan kami, Islam Yes, NKRI Yes,” paparnya.
Sikap GPII selama satu tahun pemerintahan Jokowi-JK perlu ada reevaluasi. Kehadiran kader dari berbagai daerah dan para sepuh ini agar bisa memberikan evaluasi dan saran terhadapnya. “Dan hasilnya seluruh kader yang hadir bersepakat bahwa PP GPII di berikan mandat untuk terus berjuang melanjutkan agenda agenda yang belum selesai di lakukan selama ini,” tandas Karman.
Sementara itu menurut mantan Brigade Gerakan Pemuda Islam 2010-2013 Herlambang Wibowo, para senior harus mendukung adik-adiknya agar tetap konsisten melakukan tadzkiroh (kritik) pada penguasa. Dalam sejarah peradaban Islam, kritik itu wajib hukumnya untuk mengingatkan penguasa bahwa tugas mereka adalah pelayan umat, pelayan rakyat.
Herlambang menilai, kisruh papa minta saham yang menjadi konflik antara Sudirman Said vs Setya Novanto menunjukan ketidak mampuan dan ketidak berdayaan Jokowi menghadapi Asing. “Jika Jokowi tak mampu menasionalisasi Freeport maka sudah layak Jokowi JK untuk turun dari tahtanya,” pungkasnya.