Politisi Partai Golkar, Aziz Syamsuddin, mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan Partai Golkar Aburizal Bakrie. Sebab, ia menilai secara hukum kepengurusan kubu Agung Laksono sudah mati. “Putusan hakim adalah putusan negara, telah memenangkan Aburizal,” kata dia di Jakarta, Kamis malam, 31 Desember 2015.
Menurut Aziz, yang juga Wakil Ketua Umum Golkar Aburizal, tidak ada hal yang bisa menentang putusan negara. Ia mengatakan secara bersamaan pada Desember 2014 kedua kubu mengajukan permohonan kepengurusan Partai Golkar kepada Yasonna Laoly. Namun, saat itu Yasonna mengesahkan permohonan kubu Agung Laksono. Aburizal, kata dia, menggugat hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).
“Keputusan dari Menkumham dibatalkan MA, kepengurusan Aburizal otomatis harus segera disahkan dan diberlakukan,” ujar dia.
Azis membantah jika ada kekosongan di Partai Golkar secara hukum. Ia menilai yang menimbulkan kekosongan justru sikap Yasonna. Ia mengatakan akan rapat internal Partai Golkar untuk melakukan langkah selanjutnya. Sebagai aparatur pemerintah, Aziz berujar, Yasonna harus melaksanakan putusan negara agar tidak terjadi diskriminasi.
Menurut Aziz, sikap Yasonna mencerminkan tidak profesional sebagai aparatur negara. Ia menyebut Yasonna lalai dengan sumpah jabatan dan tidak bisa menghayati makna sumpah tersebut. Bahkan ia layak menjadi salah salah satu menteri yang masuk dalam reshuffle. “Minta mundur saja karena tidak menjalankan sumpah jabatan dia,” ujar Aziz.