Setelah lengser dari jabatan Ketua DPR dan ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Golkar, Setya Novanto langsung tancap gas untuk mengamankan posisi.
Rotasi besar-besaran terhadap anggota fraksi pun dilakukan. Namun, perombakan ini diyakini tak lebih dari sekadar manuver politik Novanto pada masa transisi Partai Golkar.
Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SJ00708/FPG/DPRRI/I/2016 tertanggal 21 Januari 2016 itu, setidaknya ada 23 anggota Fraksi Golkar yang dirotasi dari jabatan semula.
Ahmadi Noor Supit, misalnya, dicopot dari jabatan Ketua Badan Anggaran dan digeser menjadi Ketua Komisi XI.
Ada pula Kahar Muzakir, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan. Ia kini ditunjuk menjadi Ketua Badan Anggaran.
Rotasi juga diberlakukan bagi Bambang Soesatyo, yang bertukar tempat dengan Aziz Syamsuddin. Bambang kini menjabat Ketua Komisi III DPR, sedangkan Aziz memegang Sekretaris Fraksi Golkar.
Posisi Wakil Ketua Komisi I DPR yang semula dijabat Tantowi Yahya akan digantikan oleh Meutya Hafid. Tantowi menggantikan posisi Meutya saat ini sebagai Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-parlemen (BKSAP).
Perombakan yang dilakukan Novanto tersebut tak pelak membuat sebagian anggota Fraksi Golkar bingung.
Mereka berencana untuk bertanya kepada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie tentang izin dari dewan pengurus pusat atas perombakan itu.
“Nanti malam (kemarin) teman-teman akan bertemu Ketum menanyakan mengenai rotasi besar-besaran ini, apakah sudah sepengetahuan beliau atau belum,” kata Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/2016).
Dijumpai terpisah, Tantowi mengatakan bahwa SK tersebut cacat administrasi karena hanya ditandatangani oleh Novanto.
Selain itu, dalam perombakan tersebut, Novanto tidak melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan anggota yang akan diganti.
“Kalau tidak komunikasi dulu dengan yang akan digeser atau diganti, dipastikan akan terjadi kegelisahan,” ucap Tantowi.
Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada, Arie Sudjito, menilai bahwa perombakan yang dilakukan Novanto tidak terlepas dari proses transisi kepemimpinan DPP Partai Golkar.
Setelah Menteri Hukum dan HAM mencabut surat keputusan yang mengakui kepengurusan Agung Laksono, Golkar kini tidak memiliki pengurus definitif yang diakui negara.
Di sisi lain, gaung penyelenggaraan musyawarah nasional untuk memilih ketua umum baru terus didengungkan.
Gaung tersebut, kata Arie, memberi dampak pada pembentukan faksi baru di tubuh partai berlambang pohon beringin itu, seperti faksi Munas Riau, Poros Muda Partai Golkar, faksi Agung Laksono, dan faksi Aburizal Bakrie.
“Sekarang kan posisi Golkar di tengah ketidakpastian, sedang transisi. Saya yakin, ini (rotasi) hanyalah upaya pragmatis untuk melindungi jaringannya,” kata Arie saat dihubungi Kompas.com, Jumat (22/1/2016).
Ia mengatakan, perombakan struktur fraksi dan alat kelengkapan Dewan yang dilakukan Novanto hanya akan menjadi bargaining politik jika perubahan struktur DPP Golkar dilakukan. Hal ini terutama jika nantinya DPP Golkar tidak dikuasai oleh mayoritas pengurus yang berasal dari poros Novanto, yakni Munas Bali.
“Yang harus diingat, perubahan struktur ini sebetulnya rawan juga bagi orang-orang yang diganti,” kata Arie.