AKSI. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) terlihat keberatan dengan jumlah anggaran Pilgub 2018 yang mencapai Rp 3 triliun. Jumlah tersebut jauh lebih besar dari anggaran pilgub 2013 lalu yang hanya mencapai Rp 1,2 triliun yang diproyeksikan untuk dua putaran.
Pada pemaparan yang disampaikan pada pertemuan pemprov Jabar dengan Komite I DPD RI, usulan anggaran Rp 3,038 triliun tersebut meliputi KPU sebesar Rp 1,79 triliun, Polda Jabar Rp 172 miliar, Kodam Siliwangi Rp 9,7 miliar, Polda Metro Jaya Rp 26,9 miliar, Kodam Jaya Rp 61,04 miliar, Bawaslu Rp 959 miliar, dan Bakebangpol Provinsi Jabar Rp 10 miliar.
Berdasarkan data “PR”, akta hibah untuk membiayai KPU Jawa Barat menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada 2013, jumlah totalnya Rp 1,047 triliun. Rincian dana itu yakni Rp 759,9 miliar untuk KPU Jabar, Rp 151 miliar untuk panwas, serta Rp 136,4 miliar untuk biaya pengamanan. Khusus biaya pengamanan, Rp 85,6 miliar untuk Polda Jabar, Rp 30,4 miliar untuk Polda Metro Jaya, Rp 19 miliar untuk Kodam III/Siliwangi, dan Rp 1,4 miliar untuk Kodam Jaya.
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menuturkan, anggaran itu perlu ditinjau ulang lagi mengingat banyak pos anggaran yang harus dialokasikan untuk 2017 maupun 2018 mendatang. “Tahun 2017 itu ada alih kelola SMA dan SMK ke provinsi, ada UPTD pengembangan perikanan, kelautan, kehutanan, belum lagi 29.000 guru juga dikelola oleh kami. Akhirnya anggaran (bisa jadi) harus dikurangi dipotong (jika usulan tersebut tidak berubah) kan bahaya,” ujar Deddy, Senin 18 April 2016.
Deddy mengusulkan agar anggaran untuk Pilgub Jabar 2018 dibantu pemerintah pusat agar tidak membebankan anggaran Pemprov Jabar. Sementara ada pengalihan kewenangan yang dibebankan pada provinsi.
Sementara itu, Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat yang dihubungi terpisah mengatakan, KPU mengajukan anggaran Rp 1,8 triliun, pos terbesar dialokasikan belanja pegawai sekitar 60%. Sisanya, untuk sejumlah pengadaan yang terkait pelaksanaan pilgub.
Ia mengakui, jumlah usulan anggaran itu bisa berkurang jika pemeritah pusat ikut andil terutama dalam hal pembiayaan kampanye untuk calon yang akan dipilih. KPU menginginkan biaya kampanye diserahkan kepada para calon yang akan berkompetisi.
Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir mengatakan, usulan itu belum diketuk palu. Menurut rencana, anggaran itu akan dipenuhi dalam dua tahun anggaran, 2017 dan 2018. Meski begitu, menurut dia, angka yang diusulkan bukan keputusan akhir karena masih pengajuan.
