Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan di samping ruang utama Istana Negara, Jakarta, Jumat, 9 September 2016. Pelantikan ini terkesan mendadak karena sebelumnya tidak ada dalam agenda resmi presiden. Pelantikannya pun tidak dilakukan ditempat biasa karena sudah ditata untuk jamuan kenegaraan untuk menghormati Presiden Republik Filipina Rodrigo Roa Duterte.
Budi Gunawan dilantik menjadi Kepala BIN berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 102/P/2016. Budi yang lahir 11 Desember 1959 ini sebelumnya menjabat sebagai Wakapolri sejak 22 April 2015.
“Saya sudah secara resmi menjadi Kepala BIN sekaligus dinaikkan pangkat menjadi jenderal polisi bintang empat. Tentu amanah ini akan saya tunjukkan lewat pengabdian terbaik sebagai prajurit bhayangkara sejati, jiwa raga saya untuk merah putih dan NKRI,” kata Budi setelah dilantik.
Budi berkeinginan menguatkan kemampuan BIN agar profesional, objektif, dan integritas, sesuai arahan Jokowi kepadanya. Dia juga menilai, kegiatan operasi intelijen membutuhkan anggaran. Itu sebabnya dia berharap anggaran intelijen ke depan bisa ditingktkan.
“Sesuai perkembangan zaman, operasi intelijen untuk keamanan nasional meningkat,” katanya menanggapi pemerintah yang tengah melakukan pemangkasan anggaran.
Soal pengangkatannya menjadi kepala BIN, Budi menjawab dia prajurit bhayangkara yang siap ditugaskan di mana saja. Dia pun yakin, presiden pasti punya pertimbangan memilihnya. Soal keberadaannya yang sering disebut berkat peran kuat Ketua Umum PDI Perjuangan, Budi memastikan akan bekerja profesional.
“Semua dekat, yang dekat dengan Bu Mega bukan hanya saya. Profesionalisme jadi kata kunci,” katanya. Keberadaannya yang erat dengan isu barter politik pun ditepis. “Ya mohon jangan dipolitisasi. Saya rasa presiden selalu mempunyai pertimbangan yang matang. Mohon doanya,” kata Budi.
Keputusan Terbaik
Mantan Kepala BIN Sutiyoso mengatakan keputusan presiden sudah menjadi keputusan terbaik. Meski begitu, dia mengaku belum memastikan langkahnya ke depan setelah kini tidak lagi mengabdi dalam Kabinet Kerja. Namun, dia tetap akan mendukung pemerintahan Jokowi.
“Saya sudah enggak berniat lagilah aku (di partai politik). Sudah cukup memimpin partai, biar ada regenerasi,” katanya.
Sutiyoso juga berpandangan tidak ada masalah walau kini tidak ada perwakilan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam pemerintahan saat ini. “Enggak apa-apalah kalau itu keputusan. Jadi gini loh, jabatan menteri dan setingkat menteri itu kan hak prerogatif beliau. Mau dipasang atau tidak, terserahlah. Tapi kita tetap support (dukung) saja, tidak ada masalah,” katanya.
