Pimpinan Pusat (PP) Muhamadiyah mendesak negara-negara ASEAN untuk menekan Myanmar supaya menghentikan praktik genosida.
Jika dalam waktu yang dinilai cukup tapi Myanmar tidak sanggup melakukannya, maka ASEAN patut mempertimbangkan pembekuan keanggotaan negara Myanmar di ASEAN.
“Karena besarnya jumlah korban, ASEAN perlu untuk tidak mengedepankan prinsip nonintervensi dan menggantinya dengan keharusan untuk ikut bertanggungjawab atas nasib dan melindungi etnis Rohingya,” ujar Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bahtiar Effendy melalui keterangan tertulis, Jumat (1/9).
Mahkamah Kejahatan Internasional kata Bahtiar juga harus didesak untuk segera mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas praktik genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar.
“(PP Muhammadiyah juga) mendesak aktivis HAM dan kemanusiaan di seluruh dunia memberikan perhatian serius terhadap kasus genosida etnis Rohingya. Muhammadiyah bersedia menjadi leading sector mengorganisasikan kegiatan masyarakat ASEAN dan dunia pada umumnya untuk menggalang bantuan dan dukungan kemanusiaan kepada etnis Rohingya,” kata Bahtiar.
Sebelumnya Bahtiar juga meminta agar Pemerintah harus segera mengevaluasi kebijakan diplomasi sunyi (nonmegaphone diplomacy) yang selama ini diterapkan kepada Myanmar.
“Karena terbukti tidak berhasil mendesak Myanmar mengakhiri berbagai praktik genosida terhadap etnis Rohingya,” demikian Bahtiar.