Sebanyak 23 Pengurus Kecamatan (PK) dan Pengurus Desa (PD) mendatangi kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Ciamis untuk mempertanyakan rekomendasi terkait penetapan calon bupati Ciamis yang dinilai tidak sesuai dengan Juklak nomor 6 tahun 2016, Selasa (25/9/5017).
Kedatangan mereka disambut langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Ciamis Slamet Triana beserta jajaran pengurus.
Dalam pertemuan tersebut, PK dan PD mengajukan beberapa usulan dan pertanyaan kepada DPP Partai Golkar kaitan dengan rekomendasi calon bupati ciamis.
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya bahwa pada hasil rapat pleno DPP Golkar, Herdiat berhasil mengungguli Iing dengan dukungan suara mencapai 80 persen, bahkan suvei yang dilakukan sejak awal September memperlihatkan tracking Herdiat terus mengalami kenaikan.
Maka dari itu, para pengurus kecamatan dan pengurus desa merasa berhak untuk mempertanyakan alasan kenapa partai berlambang beringin tersebut memberikan rekomendasi kepada Iing, sementara dari hasil rapat pleno, Herdiat mendapat dukungan suara terbanyak.
Dasar surat tanggal 6 No.B.1297/Golkar/IX/2016 bertanggal 1 Agustus, padahal seharusnya tanggal 1 September sehingga surat penetapan
tersebut dianggap tidak sah.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Ciamis Slamet Triana mengatakan kedatangan 23 PK dan PD ke DPD ini meminta untuk difasilitasi menghadap DPP Pusat untuk dipertemukan, kaitan dengan transparansi mekanisme rekomendasi.
“Memang dalam rapat pleno Herdiat unggul terus. Surat rekomendasi itu yang nantinya akan dijadikan dasar untuk daftar ke KPU, jadi saat ini belum final. Mereka mempertanyakan kenapa dari hasil rapat pleno dukungan ke Pak Herdiat tetapi rekomendasi ke pak Iing,” pungkasnya.
Evi Yusnita