Fitnah yang dialami Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo dirasa sama seperti dengan kondisi tahun 1965. Gatot mulai banyak difitnah di media sosial saat menyerukan nonton bareng film G30SPKI dan mengungkap impor senjata.
Mantan Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal (Purn) Suryo Prabowo dalam akun Facebook pribadinya menyebutkan bahwa di tahun 1965 para jenderal difitnah mau mengkudeta Presiden Soekarno dengan pembentukan Dewan Jenderal.
Dia menjelaskan, TNI AD saat itu selalu berseberangan dengan PKI dan menolak ide mempersenjatai ormasnya untuk membangun Angkatan ke V. PKI saat itu sangat terusik, dan berupaya untuk melakukan balas dendam dengan cara yang keji dan biadab, yaitu menghabisi para pimpinan TNI AD. Sebelum membantai para Jenderal TNI AD didahului dengan aksi penculikan.
“Menteri/PANGLIMA Angkatan Darat. PKI menyebar FITNAH (kudeta Dewan Jenderal) yang bisa mempengaruhi presiden dan masyarakat, agar membenarkan tindakan balas dendamnya menjelang peringatan Hari TNI 5 Oktober 1965,” ujarnya dalam postingannya di Facebook, Senin (2/10).
Belakangan ini, menjelang peringatan Hari TNI, 5 Oktober mendatang, Jenderal Gatot selalu mendapatkan serangan dari berbagai pihak.
“FITNAH yang sangat keji terhadap PANGLIMA TNI mulai marak beredar di media sosial,” ucapnya lagi seraya menambahkan tulisan, Apakah semua itu KEBETULAN?” sambungnya.
Dia pun mengimbau dan mengingatkan untuk jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Amati betul sekecil apa pun tanda-tanda jaman yang sedang berlaku, dan sikapi dengan bijak serta waspadai pengaruhnya bagi Integritas Bangsa Indonesia. “Kambing saja tidak akan terperosok pada lubang yang sama,” ujarnya.
Koordinator Forum Eksponen 98, Dondi Rivaldi ikutan berbicara soal serangan ke Jenderal Gatot ini. Menurut dia, opini yang di lancarkan kepada panglima TNI sangat tidak tepat.
Khusus untuk seruan nonton bareng film G30s/PKI, kata Dondi, sebenarnya maksud Jenderal Gatot lebih ditujukan untuk prajurit TNI yang memang masuk kewenangannya.
“Pernyataan soal pembelian senjata sudah di klarifikasi baik kepada Menko Polhukam dan Presiden untuk itu kiranya sekarang bagaimana segenap komponen bangsa lebih mengedepankan opini konstruktif untuk bersama-sama membangun bangsa tidak perlu lagi mempertajam opini yang kontra produktif bagi pembangunan bangsa,” tegasnya.
“Memang banyak sekali opini yang di lancarkan secara serampangan dan tidak berdasar kepada panglima TNI. Ini yang saya kira sangat disesalkan,” kata Dondi lagi.
Dia menduga, fitnah yang beredar di medsos merupakan karangan dari pihak-pihak yang kurang memahami kinerja dan kewenangan Panglima TNI.
“Padahal apa yang dilakukan oleh Panglima dalam rangka pengabdiannya untuk menjaga kbhinekaan dan NKRI,” demikian Dondi.
