AKSI. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tak punya alasan lagi untuk tetap mempertahankan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno di kabinet pemerintahan 2019-2024 mendatang.
Hal itu berkenaan dengan rentetan kerja minornya dalam membawahi kementerian BUMN.
“Sebaiknya Rini tidak perlu dipertahnkan lagi dalam kabinet Jokowi jilid 2 agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diiginkan,” kata pengamat politik Maksimur Ramses kepada Kantor Berita RMOL, Sabtu (3/8).
Menurutnya, Menteri Rini tak bisa mengelola sistem pengawasan jajaran BUMN. Hal ini yang mengakibatkan adanya operasi tangkap tangan direksi perusahaan BUMN seperti yang baru-baru ini terjadi pada Direktur Keuangan Angkasa Pura II, Andra Y Agussalam dan staf PT INTI oleh KPK.
“Bisa jadi pengawasan pimpinannya kurang baik sehingga ada bawahan yang terjerat. Jika pimpinan melakukan pengawasan kuat, makahal itu tidak terjadi,” imbuhnya.
Ke depan, sosok menteri BUMN diharapkan memiliki kemampuan pengawasan yang baik terhadap jajarannya.
Hal ini juga agar kejadian seperti laporan keuangan Garuda yang merugi, hingga polemik Krakatau Steel tak kembali terulang.