Kedatangan tim hukum DPP PDIP ke Gedung KPK untuk menemui salah satu Dewan Pengawas (Dewas) KPK dinilai tidak etis.
Pakar hukum pidana pencucian uang, Yenti Ganarsih mengatakan bahwa seharusnya tim hukum DPP PDIP tidak mendatangi dan menemui Dewas KPK. Sekalipun sedang ada permasalahan dalam proses hukum yang menjerat politisi PDIP, Harun Masiku maupun adanya upaya penyegelan di kantor DPP PDIP.
“Sebaiknya partai itu melakukan langkah hukum proses, apakah peradilan ya. Menurut saya jangan didatangi lah gitu kan,” ujar Yenti Ganarsih saat diskusi publik bertema “Ada Apa Dibalik Kasus Wahyu Setiawan” di Warung Komando, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1).
Bahkan kata Yenti, seharusnya Dewas KPK juga tidak menjamu kedatangan tim hukum DPP PDIP yang dinilai tidak etis dilakukan.
Pasalnya, Dewas merupakan pihak yang berurusan dengan komisioner KPK bukan dengan pihak luar.
“Apa yang tidak sesuai dilakukan komisioner, tidak ada ijin dari Dewas misalnya. Itu ada pasalnya nanti itu apa. Misal penggeledahan tidak sah karena nggak ada ijin gitu loh. Tetap jalurnya ke hukum acara,” jelasnya.
Diketahui, tim hukum DPP PDIP melakukan kunjungan ke beberapa tempat usai terjadi OTT terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang juga menjerat politisi PDIP Harun Masiku.
Tim hukum DPP PDIP diketahui telah berkunjung ke KPU, Dewas KPK, Dewan Pers dan Bareskrim Polri untuk melakukan upaya hukum yang dinilai merugikan nama baik partai berlambang banteng moncong putih itu.