Pemerintah belum memutuskan secara resmi perihal mudik lebaran di tengah masa pandemi COVID-19. Namun, pihak Istana mengatakan tidak ada larangan bagi warga yang ingin mudik.
Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, melalui keterangan tertulis, Kamis (2/4/2020). Mudik diperbolehkan asalkan sesampainya di tempat tujuan pemudik harus mengisolasi mandiri selama 14 hari.
“Mudik boleh tapi berstatus orang dalam pemantauan. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik Lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H. Namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus orang dalam pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing,” katanya.
Fadjroel mengatakan kebijakan itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Illness 2019 (COVID-19). Meski begitu, pemerintah tetap mengimbau masyarakat tidak mudik. Pemerintah akan melakukan kampanye dengan melibatkan tokoh hingga ulama.
“Pemerintah pusat akan menggencarkan kampanye secara besar-besaran untuk tidak mudik agar bisa menahan laju persebaran virus Corona atau COVID-19. Kampanye ini melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan publik figur,” ujar Fadjroel.
Pernyataan Fadjroel ternyata memunculkan beberapa kritikan. Salah satunya dari Tim pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI, Pandu Riono. Dia menganggap pemerintah tidak paham dengan konsep pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
“Pemerintah tidak paham apa yang disebut pembatasan sosial berskala besar. Kalau skala besar itu dari imbauan-imbauan sekolah ditutup, semua ditutup, dan yang melanggar boleh dikasih peringatan dengan tindakan hukum,” kata Pandu, ketika dikonfirmasi.
Pandu menilai seharusnya pemerintah tegas untuk menjalankan peraturan yang telah dikeluarkan tentang PSBB. Menurutnya, pemerintah harus melarang orang bermigrasi termasuk pulang kampung.
“Menurut saya, dapat kita lakukan tindakan, termasuk pembatasan migrasi, seperti pulang kampung, sampai benar-benar tidak boleh ke luar rumah hingga complete,” ujarnya.
Tidak hanya itu, kritikan pula datang dari ikatan dokter Indonesia (IDI). Wakil Ketua Umum Pengurus Besar IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan tidak ada jaminan para pemudik akan melakukan isolasi mandiri.
“Katakanlah sekarang dianggap ODP, diisolasi. Bagaimana kemudian kita melakukan atau mengisolasikannya dan siapa yang kemudian akhirnya menjamin dalam 1 kurun waktu yang dia tidak akan keluar ke mana-mana, atau tidak akan kontak dengan keluarga dengan sekitar di lokasi daerah dia balik,” ujar Wakil Ketua Umum Pengurus Besar IDI Mohammad Adib Khumaidi saat dihubungi detikcom, Kamis (2/4/2020).
Adib mengatakan masyarakat yang mudik pasti melakukan kontak langsung dengan orang lain. Tidak hanya itu, masyarakat yang mudik di tengah wabah Corona disebut pula akan menjadi beban pemerintah setempat.
“Karena mereka tetap akan kontak gitu loh, pada saat dia itu mudik pasti dia kan kontak,” kata Adib.
“Kemudian satu sisi mungkin sulit untuk dipahami para pemudik, satu sisi lain juga akan menjadi beban pemerintah daerah setempat,” sambungnya.
Sosiolog Universitas Indonesai (UI) Imam Prasodjo melihat ada potensi penularan Corona selama mudik, baik lewat kendaraan pribadi atau transportasi umum. Selain itu, pemudik juga bisa menjadi pembawa virus (carrier) ke kampung halamannya dan berdampak ke lingkungan sekitar.
“Keluarganya berisiko tapi pula bisa jadi tetangga-tetangganya. Ini nggak ngomong satu-dua orang, ini bicara kalau Jakarta bisa jadi 5 juta orang lebih yang menyebar ke seluruh Indonesia. Belum lagi misalnya dari Bandung, Surabaya, dari banyak tempatlah. Sehingga itu akan menjadi suatu penyebaran virus yang dahsyat sekali kalau itu dilakukan. Penyadaran itu yang perlu diberi pemahaman,” ucap Imam.
Pernyataan Fadjroel kemudian diluruskan oleh Mensesneg Pratikno. Dia menegaskan pemerintah mengajak masyarakat untuk tak mudik.
“Yang benar adalah pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik,” kata Pratikno kepada wartawan.
Meski begitu, Pratikno tidak memberikan penjelasan secara gamblang apakah pemerintah melarang warga untuk mudik ke kampung halaman. Pratikno hanya menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat lapisan bawah, dengan harapan warga tak mudik saat Lebaran nanti.
“Dan pemerintah menyiapkan bantuan sosial yang diperbanyak penerima manfaatnya dan diperbesar nilainya kepada masyarakat lapisan bawah. Hal ini sejalan dengan keputusan Presiden tentang PSBB,” tuturnya.