Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memproyeksi penyaluran bansos tunai (BLT) dana desa hanya sebesar 64 persen dari target 12,34 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Artinya, penerima BLT dana desa diprediksi hanya 7,84 juta KPM.
[penci_related_posts title=”Baca Juga” number=”4″ style=”list” align=”none” displayby=”tag” orderby=”random”]Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar penyaluran BLT dana desa tak setinggi target awal. Pasalnya, bansos ini hanya digunakan untuk melengkapi jenis bantuan lainnya yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak virus corona.
“Dalam pelaksanaan menurun karena memang kebanyakan BLT dana desa digunakan sebagai pengisi rongga-rongga yang kosong, yakni ketika bansos tunai tidak dapat, program keluarga harapan (PKH) tidak dapat, bantuan pangan non tunai (BPNT) tidak dapat, baru diisi BLT dana desa,” kata Abdul dalam video conference, Rabu (17/6).
Namun, ia menilai penyaluran bansos dalam bentuk PKH, BPNT, hingga bansos tunai sudah tepat. Dengan demikian, hanya sedikit masyarakat yang perlu dibantu dengan BLT dana desa.
“Bahasanya, kami kehabisan sasaran. Ini dibuktikan dengan simulasi dari 12,34 juta calon penerima manfaat, fakta lapangan hari ini sudah 6,88 juta orang menerima manfaat atau sekitar 58 persen dari target,” imbuh Abdul.
Kendati proyeksi penerima BLT dana desa tak sesuai target, tapi pemerintah tetap memperpanjang penyaluran bansos tersebut pada Juli-September 2020. Namun, nilai bantuannya turun dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu per KPM.
“Sudah keluar aturannya tentang perpanjangan penyaluran BLT dana desa dari Juli sampai September 2020 sebesar Rp300 ribu per keluarga,” jelasnya.
Sebagai informasi, pemerintah mengestimasikan anggaran dana desa yang digunakan untuk menyalurkan BLT sebesar Rp22,22 triliun pada tahun ini. Dana itu diprediksi cukup untuk memberikan BLT kepada 12,34 juta KPM.