Ketua DGP8 (Dukung Ganjar Presiden ke-8) Jawa Barat, Eka Santosa, mendesak DPR RI. Untuk segera meminta pertanggungjawaban pemerintah dan KPU atas kegagalan Pilpres 2024. Demikian ia sampaikan dalam sebuah tanyangan ‘Podcast’ pada Jumat (23/2/2024), di Esa Coffee & Culture, Alam Santosa, Kab. Bandung.
Eka Santosa juga menyebut jika Pemilu 2024 kali ini ‘ajaib’ dan banyak keanehan yang terjadi.
“Selain ajaib, juga aneh. Apakah sebuah kemajuan atau kemunduran? Bukan soal kalah menang. Menurut saya ini suatu kemunduran,” ungkap Eka yang pernah duduk di kursi Komisi II DPR RI itu.
Selanjutnya ia pun menyoroti proses penetapan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) sebelum Pilpres 2024. Eka Santosa memandang jika proses penetapan Capres-Cawapres telah terjadi pelanggaran undang-undang.
“Nabrak-nabrak konstitusi, dan ada istilah ‘Anak Haram Kontitusi’ juga ada istilah ‘Presiden Cawe-Cawe’,” ucapnya.
Tak hanya itu, ia juga menilai soal aplikasi Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu) yang bisa menjadi salah satu alat bukti hukum kegagalan Pemilu 2024.
”Kalau tidak buat apa negara membiayai besar-besaran untuk pembuatan Sirekap ini,” kata alumni Fisip UNPAD itu dengan nada tanya.
Aplikasi Sirekap dikembangkan pertama kali pada 2020 oleh Institut Teknologi Bandung (ITB). Pada 2021, KPU membuat nota kesepahaman dengan ITB soal pengembangan teknologi Sirekap. Saat itu proyek pengembangan aplikasi Sirekap menghabiskan dana senilai Rp 3,5 miliar.
Lebih lanjut Eka melihat hasil penghitungan suara saat ini sebagai kontroversi di masyarakat. Seperti tampak dari banyaknya aksi protes dari sejumlah pihak dan masyarakat.
“Terjadi demo protes dari masyarakat menunjukkan ketidakpuasan pada proses penghitungan suara. Relawan yang lain diharapkan tidak melakukan protes dengan cara-cara yang melanggar etika, norma, dan moral. Jangan bernuasa preman lah, siap kalah siap menang,” ujar Eka yang pernah menjabat sebagai Ketua KONI Jabar.
Integritas ‘Wasit’ di Pemilu 2024
Di samping itu, Eka Santosa melihat dalam suatu ‘pertandingan’ Pemilu 2024 sekarang, “wasitnya” diragukan integritasnya. Dalam hal ini wasitnya yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum).
”Masyarakat saat ini meragukan integritas serta objektivitas KPU dan Bawaslu. Kalau kondisi seperti ini mau malaikat atau setan akan kalah kalau melihat proses (Pemilu) seperti ini,” tuturnya.
Kini, tim khusus Relawan DGP8 Jabar sedang mengumpulkan data-data terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024.
”Kita sedang mengumpulkan bukti tak hanya angka-angka, tapi juga data kegiatan yang mengarahkan untuk memilih paslon tertentu. Kita kumpulkan mulai dari tingkat desa,” terang Eka Santosa.
Belum lama ini pada Kamis (22/2/2024), koalisi paslon capres-cawapres 01 (Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar) dan paslon capres-cawapres 03 (Ganjar Pranowo-Mahfud MD) sepakat mengusulkan Hak Angket DPR RI ke pemerintah sebagai penyelenggara Pemilu 2024 terkait Kurangan Pemilu.
“Silakan saja soal Hak Angket, DPRI RI nanti bisa menggunakan Hak Angket soal kecurangan Pemilu 2024. Tinggal dibuktikan apakah akan digunakan Hak Angket tersebut. Saya hanya berharap semua pihak bisa mempertanggungjawabkan sloga Pemilu Jujur dan Adil,” pungkasnya.
Black Adam, Anti Hero yang Doyan Membantai
Tonton Juga Black Adam