Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan seluruh organisasi masyarakat (ormas) yang berlaku anarkis dan bertentangan dengan undang-undang harus dibubarkan.
Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Basuki terkait aksi demonstrasi yang dilakukan oleh organisasi Front Pembela Islam (FPI) dan berlangsung ricuh pada Jumat (3/10) lalu di area Balai Kota DKI, Jakarta Pusat.
“Prinsip saya, semua ormas apapun yang anarkis dan bertujuan mengubah Undang-Undang Dasar (UUD) dan Pancasila harus hilang dari republik ini,” kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin.
Menurut dia, apapun bentuk ormasnya, seharusnya dalam menyampaikan pendapat atau aspirasi dapat dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan tidak anarkis.
“Ini Negara Kesatuan Republik Indonesiia (NKRI). Jadi, kalau mau membentuk ormas apapun, tetapi anarkis dan bertentangan dengan UUD, Pancasila dan konstitusi, berarti harus bubar,” ujar Basuki.
Kendati demikian, dia mengaku tidak mengetahui cara membubarkan organisasi yang dimaksud dan menyerahkan urusan pembubaran tersebut kepada aparat.
“Saya tidak tahu. Biar itu jadi urusan aparat saja lah. Saya rasa aparat bisa mencari aktor intelektual di balik itu semua. Aparat kan sudah punya intel, pasti bisa diketahui siapa saja oknum yang terlibat,” tutur Basuki.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan keberadaan ormas FPI sampai dengan saat ini tidak terdaftar di dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta.
“Bagaimana mau dibubarkan? Organisasinya (FPI) saja tidak terdaftar di Kesbangpol DKI, tidak resmi, tidak ada izin. Makanya, kita serahkan urusan ini ke aparat saja,” ungkap Basuki.
Dia pun mengaku tidak keberatan atas penolakan yang disampaikan oleh FPI terkait rencana pengangkatan dirinya menjadii Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo.
“Kalau memang menolak saya jadi gubernur, ya silakan saja, tidak apa-apa, itu hak demokrasi. Semua orang boleh saja menolak. Saya pun demikian, menolak FPI. Jadi, ya sama saja,” tambah Basuki.