Wacana Musyarawah Nasional Luar Biasa Partai Golkar yang kabarnya akan digelar antara April-Mei 2016 mulai ramai dibicarakan. Beberapa nama bermunculan mencalonkan menjadi Ketua Umum Partai Golkar pasca ARB.
Nama-nama itu antara lain; Idrus Marham, M Aziz Syamsuddin, Setya Novanto, Priyo Budi Santoso, Nurdin Halid, Agus Gumiwang dan Ketua DPR Ade Komarudin.
Hasrat Ade Komarudin mencalonkan Ketua Umum Golkar padahal kini sedang menjabat Ketua DPR-RI menjadi perhatian dan harus disikapi serius, karena Ade Komarudin baru 2 bulan jadi Ketua DPR lalu ujug-ujug mau jadi Ketua Umum Partai Golkar.
“Menurut kami, yang harus saudara Ade Komarudin lakukan adalah melakukan pembenahan, perbaikan dan konsolidasi DPR-RI agar menjalankan fungsi pengawasan, budgetin dan legislasi dengan baik. Institusi DPR sedang menghadapi banyak persoalan dan sorotan publik karena minimnya produk UU yang dihasilkan, bukan mencalonkan Ketua Umum Partai Golkar,” kata Sekretaris Jenderal DPP Gerakan Pemuda Nusantara (GPN), Muhamad Adnan Rarasina kepada redaksi, Minggu (7/2).
Tambah Adnan, tidak ada aturan yang melarang Ade Komarudin mencalonkan Ketua Umum Golkar karena itu hak politiknya. Namun secara etika publik, hal itu akan menimbulkan kesan “latah dan kemaruk jabatan”. Dengan begitu justru akan membuat citra Parlemen dan Partai Golkar kurang baik di masyarakat.
“Ketua DPR adalah jabatan mulia dan tidak mudah karena tanggung jawabnya besar serta hanya sedikit orang yang berhasil menjadi Ketua DPR. Posisi Ketua Umum Parpol sekelas Golkar merupakan jabatan yg sangat prestisius. Banyak tokoh bangsa dilahirkan Partai Golkar,” paparnya.
ARB memberikan contoh ideal, sambung Adnan, bahwa Ketua Umum Partai Golkar harus fokus mengurus partai dan tidak rangkap jabatan. Hal itu sejalan dengan kepemimpinan di PDI Perjuangan (Megawati), Partai Kebangkitan Bangsa (A. Muhaimin Iskandar) dan Partai Gerindra (Prabowo Subianto).
“Pertanyaannya kini, saudara Ade Komarudin mau pilih mana (Ketua DPR atau Ketua Umum Partai Golkar)?,” tandas Adnan.