Sekitar 2.000 wanita di Bosnia memprotes larangan mengenakan jilbab atau berhijab di pengadilan dan lembaga hukum lain. Mereka berbaris selama sekitar satu jam di ibu kota negara, Sarajevo.
Larangan mengenakan jilbab yang diberlakukan pemerintah Bosnia sudah ada sejak negara tersebut masih menjadi bagian dari Yugoslavia. Pada 1992, setelah mendeklarasikan kemerdekaannya, negara yang dihuni banyak muslim itu tetap memberlakukan larangan berhijab.
Dari populasi 3,8 juta warga Bosnia, sekitar 40 persen merupakan muslim. Sisanya sebagian besar adalah Ortodoks atau Kristen Katolik.
Aksi protes terbaru datang sebagai tanggapan atas keputusan dewan pengadilan tinggi Bosnia, yang melarang kehadiran “tanda-tanda agama” di lembaga peradilan. Dikatakan, secara eksplisit, larangan mengkhususkan tanda agama pada jilbab.
Sebagaimana dilansir laman BBC, Senin, 8 Februari 2016, beberapa wanita terlihat memegang poster bertuliskan “Jilbab adalah hak saya”.
Pemimpin aksi, Samira Zunic Velagic, mengatakan larangan itu sebagai “serangan serius terhadap kehormatan, kepribadian, dan identitas muslim”. Ia menegaskan, hal itu merampas hak bekerja para wanita muslim.
Larangan juga dikutuk oleh para pemimpin politik dan agama Islam.
