Presiden Suriah Bashar al-Assad bersedia untuk mengadakan pemilihan presiden lebih cepat dari jadwal yang seharusnya, dalam upaya membentuk pemerintahan baru untuk menyelesaikan perang saudara yang sudah berlansung selama lima tahun. Meski demikian, hingga kini pihak oposisi menilai tidak akan ada pemerintahan Suriah yang baru jika Assad masih berkuasa.
Pihak oposisi telah lama menuntut Assad untuk mundur dalam masa transisi pemerintahan. Namun, rezim Suriah menilai setiap pembicaraan tentang lengsernya Assad adalah tindakan yang “melanggar batas.”
Kepada media milik negara Rusia, RIA Novosti, pada Kamis (31/3) Assad menyatakan dia akan mempertimbangkan mengakhiri masa kepemimpinannya yang sudah berlangsung selama tujuh tahun jika itu yang diinginkan warga Suriah.
“Apakah terdapat kehendak rakyat untuk mengadakan pemilihan presiden dini? Jika ada, saya tidak punya masalah dengan itu,” kata Assad.
Assad terpilih kembali dengan hampir 90 persen suara pada Juni 2014 melalui pemilu yang disebut pihak oposisi dan negara Barat sebagai “lelucon.”
Melalui pemilu tersebut, masa jabatan Assad berlangsung hingga 2021. Namun, perundingan damai yang didukung PBB di Jenewa mengharuskan adanya pemilu presiden dan parlemen dalam kurun waktu 18 bulan ke depan.
Hingga saat ini, masa depan Assad, termasuk soal apakah dia akan diperbolehkan mencalonkan diri dari pemilu presiden mendatang, masih belum jelas.
Namun, juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest menyatakan bahwa peran Assad dalam pemerintahan Suriah di masa depan “tidak akan ada.”
Konflik Suriah meletus pada 2011, diawali dengan protes massal menyerukan lengsernya Assad dari tampuk kekuasaan. Aksi protes kemudian berkembang menjadi perang saudara besar-besaran selama lima tahun terakhir, menyebabkan 270 ribu orang tewas dan hampir lima juta warga melarikan diri ke negara lain, khususnya ke Eropa.
Upaya terbaru untuk mengakhiri pertumpahan darah di Suriah adalah dengan mendesak rezim Assad dan oposisi duduk bersama menentukan pemerintahan transisi baru.
Pemerintahan itu akan membentuk ulang konstitusi dan menggelar pemilu presiden dan parlemen paling lambat pada September 2017.
Pemerintah Suriah sendiri tengah mempersiapkan pemilihan parlemen yang dijadwalkan secara rutin bulan depan.
