Nasib hukum Setya Novanto akan ditentukan sore ini, (Jumat, 29/9/2017). Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan memutuskan gugatan praperadilan yang diajukan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto terhadap KPK terkait penetapannya menjadi tersangka KT{-El.
Terkait hal tersebut, Ketua Harian Golkar Nurdin Halid mengatakan partainya tidak ingin mencampuri praperadilan sama sekali. “Jadi urusan praperadilan kita sama sekali tidak mencampuri, tidak memahami dan tidak ingin memahami,” kata Nurdin di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/9/2017) malam.
Nurdin mengatakan, masalah praperadilan adalah urusan pribadi Novanto. Sementera DPP Golkar tidak akan mencampuri dan ada agenda yang lebih penting untuk Pilkada 2018. “Urusannya DPP Partai Golkar adalah urusannya DPP Partai Golkar,” katanya.
Tentang kemungkinan penolakan Novanto atas rekomendasi dari tim kajian pasca putusan praperadilan nanti, Nurdin menjawab partai akan langsung mengevaluasinya. Seperti diketahui, tim kajian telah merekomendasikan agar Novanto mundur dari posisi Ketua Umum Golkar.
“Nanti kita evaluasi. Seberapa jauh pengaruh (kasus) e-KTP ini terhadap kinerja Partai Golkar, khususnya elektabilitas, yang berkaitan dengan popularitas dan kesukaan masyarakat terhadap Partai Golkar,” kata Nurdin.
Sebelumnya, tim kajian elektabilitas telah memaparkan hasil survei tentang elektabilitas Partai Golkar yang menurun. Elektabilitas partai menurun karena citra partai yang buruk.
Hasil kajian lalu memunculkan sejumlah rekomendasi salah satunya meminta Setya Novanto nonaktif dari jabatannya dan segera menentukan Pelaksana tugas ketua umum.
