Ada kebijakan baru yang dikemas Pemerintahan Jokowi-Jk untuk menanggulangi kemiskinan di pedesaan, yakni Program Padat Karya Tunai Desa. Program ini menjadi pintu masuk bagi seluruh kementerian dan lembaga untuk membangun desa-desa di Indonesia. “Program Padat Karya Tunai Desa ini seperti aksi keroyokan dari semua kementerian, dan untuk tahappertama akan masuk ke seribu desa di Indonesia” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani saat menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri mengenai Program Padat Karya Dana Desa, Senin (18/12).
Penandatangan SKB tersebut berlangsung di Kantor Kemenko PMK di Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Selain Menko PMK yang bertindak selaku tuan rumah, hadir dalam penandatanganan SKB ini adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Padat Karya Tunai Desa adalah program yang bertujuan mendorong optimalisasi dana desa dan mempercepat pengentasan kemiskinan dengan memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal. Optimalisasi dilakukan dengan mengalokasikan 30% dana desa untuk kegiatan padat karya yang akan menggunakan tenaga setempat. Prioritas akan diberikan pada desa dengan jumlah penduduk miskin dan tingkat gizi buruk balita (stunting) yang tinggi. Optimalisasi dana desa tersebut dilakukan atas arahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, untuk memastikan bahwa dana desa itu sebagian dinikmati langsung oleh warga setempat.
Menurut Menko Puan, Keempat menteri yang hadir hari ini menandatangani SKB merupakan menteri yang memiliki tugas yang terkait dengan dana desa. “Tapi, nanti seluruh kementerian dan Lembaga akan bekerjasama dalam Program Padat Karya Tunai melalui program-programnya agar dapat mempercepat pengentasan kemiskinan dan menekan angka stunting serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa” tambah Menko Puan.
Program Padat Karya Tunai Desa akan dilaksanakan pada Januari 2018. Pada tahap awal, Pemerintah akan menjalankan program ini di sepuluh Kabupaten/Kota dengan alokasi sepuluh desa per tiap kabupaten dengan jumlah total 100 desa.
Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sepuluh kabupaten/kota yang akan menjadi sasaran tahap awal di tahun 2018 merupakan daerah dengan tingkat stunting yang tinggi. “Maka tentu saja programnya berbeda, jika desa lainnya memiliki program pembangunan infrastruktur, maka desa dengan tingkat stunting tinggi akan memiliki program perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, pembangunan MCK, dan lainnya” jelas Bambang.
Selain itu, Menteri Keungan Sri Mulyani menjelaskan pembangunan kapasitas masyarakat desa juga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar upaya pembangunan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di desa dapat terlihat hasilnya. “Jika kapasitas desa tidak dibangun maka dana desa juga tidak akan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan” jelas Menkeu.
Secara umum, terdapat beberapa hal penting yang menjadi fokus dari SKB Empat Menteri ini. Selain menjadi landasan hukum pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Desa, SKB ini juga mewujudkan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah khususnya melalui pemberdayaan perekonomian desa dalam bentuk BUMDes dan Koperasi serta mengakomodasi penyaluran dana desa dengan memperhatikan kebijakan afirmatif dalam rangka mengatasi kesenjangan desa.
Menurut Menko Puan, diperlukan sinergi di seluruh kementerian dan lembaga agar pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat desa. “Dengan ditandatanganinya SKB Empat Menteri ini, maka sinergi dan gotong royong dapat bermanfaat khususnya di seluruh desa tertinggal dan sangat tertinggal sehingga tidak saja kesejahteraan masyarakat desa meningkat, tetapi secara khusus penanganan stunting pada tahun 2018 dapat terlihat hasilnya” pungkas Menko Puan.