Letkol Eko Menanggapi Pernyataan Gubernur Lemhannas

Letkol Inf Eko Ismadi menanggapi pernyataan Gubernur Lemhannas Letjen (Purn) Agus Wijoyo di media online Tempo.co tentang sikap pemikiran dalam Simposium 1965.

Berikut tanggapan Letkol Eko terkait hal tersebut;

Saya Letkol INf Eko Ismadi, NRP 31635 Perwira Angkatan Darat yang berdinas di Dinas Sejarah Angkatan Darat. Telah menulis surat terbuka kepada Gubernur Lemhanas Letjen (Purn) Agus Wijoyo tentang sikap pemikiran beliau dalam Simposium 1965 yang berdasarkan kegiatan dan keputusan tertulis kami simpulkan sebagai sebuah pemikiran PKI dan komunisme Indonesia, serta kami anggap sebagai bentuk dukungan terhadap eksistensi dan dukungan pribadi bapak  Agus Wijoyo dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Lemhannas terhadap kegiatan komunisme gaya baru, juga sebagai implementasi politik PKI dimasa pemerintahan Jokowi bagi kehidupan kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan dasar pemikiran tersebut maka saya sebagai prajurit yang sedikit paham dan mengerti sejarah nasional Indonesia dan sejarah penghianatan G 30/S PKI, yang dipimpin oleh DN Aidit dan Eks Letkol Untung juga Nyoto yang telah membunuh Jenderal dan Perwira Angkatan Darat beserta penumpasanya pada tahun 1966, maka saya menganggap sikap dan kuputusan Simposium 1966 tidak tepat.

Sehubungan dengan tanggapan Gubernur Lemhannas Letjen (Purn) Agus Wijoyo di media Tempo.co tanggal 14 Mei 2016. Kami uraikan sebagai berikut dalam tulisan ini. Namun sebelumnya kami mengucapkan terimakasih atas kesediaan dan perhatian Tempo terhadap tulisan saya ini. Hanya saja perlu dianalisa ulang tentang judul artikel yang berbunyi “Adanya Ancaman Kudeta”.

Sekali lagi saya mengucapkan terimakasih dan Tempo tetap eksis membangun nasionalisme Indonesia dan berpikir setia kepada Pancasila dan UUD 1945 bukan eksis bersama komunisme gaya baru. Karena Tempo adalah bagian dari komponen dan eksistensi bangsa Indonesia itu sendiri.

Tanggapan Terhadap Pernyataan Gubernur Lemhannas

Adapun tanggapan Agus Wijoyo melalui media Tempo.co adalah sebagai berikut :

Tulisan Tempo: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo tak mau menanggapi ihwal beredarnya surat terbuka atas nama Letnan Kolonel Eko Ismadi dari Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat. Surat terbuka tersebut memprotes soal Simposium Nasional Tragedi 1965 dan mengancam akan melakukan kudeta.

Tanggapan Letkol Eko: Kesimpul yang surat terbuka dan analisa media Tempo yang tertulis dalam paragraf tersebut adalah terlalu mengada-ada dan bersifat tendensius yang berdasar pada pemikiran PKI dan kegiatan Simposium Korban 1965. (Silahkan Baca dalam surat terbuka saya Tanggal 12 Mei 2016)

Tulisan Tempo: Itu bukan nama sesungguhnya, tak perlu ditanggapi,” kata Agus lewat pesan pendek kepada Tempo, Sabtu, 14 Mei 2016. Menurut Agus, surat tersebut bukan berasal dari perwira di Dinas Sejarah TNI AD.

Tanggapan Letkol Eko: Saya hingga saat ini masih berdinas di Dinas Sejarah Angkatan Darat. (dislokasi Satuan, silahkan lihat tercatat di organisasi Angkatan Darat).

Tulisan Tempo: Dari tanggal yang tertera tersebut, surat yang tertuju kepada Agus tersebut ditulis pada 12 Mei lalu di Bandung. “Saya punya identitas pengirimnya, itu bukan dari Disjarah AD,” ucap Agus. Namun Agus tak mau merinci siapa pengirim surat tersebut.

Tanggapan Letkol Eko: Benar, itu yang menulis saya, Letkol Inf Eko Ismadi.

Tulisan Tempo: Sebelumnya, beredar surat yang mengatasnamakan Kepala Perpustakaan Pusat TNI Angkatan Darat Letkol Eko Ismadi. Surat terbuka itu ditujukan kepada Agus sebagai Ketua Panitia Pengarah atau fasilitator Simposium Nasional Tragedi 30 September 1965.

Tanggapan Letkol Eko: Saya tidak mengatasnamakan Kepala Perpustakaan Pusat Angakatan Darat, memang pada saat menulis surat terbuka tersebut saya menjabat Kepala Perpustakaan Pusat Angkatan Darat.

Tulisan Tempo: “Jangan membuat perwira seperti kami ingin melakukan kudeta. Kami sakit hati dan kecewa terhadap sikap Bapak yang mendukung mereka,” ujar pengirim surat tersebut.

Tanggapan Letkol Eko:
1. Jelas saya pasti sakit hati ada seorang Purnawiran Jenderal berbintang tiga yang seharusnya memahami sejarah nasionalisme Indonesia, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dan sebagai generasi penerus yang dididik dan dibesarkan oleh TNI seharunya berpikir tentang tegak kokohnya Pancasila dan UUD 1945 bukan sebaliknya berpikir menurut kepentingan PKI dan Komunisme Indonesia serta mendukung kegiatan komunisme gaya baru.
2. Jelas saya sakit hati karena seorang Agus Wijoyo yang dikenal sebagai anak dari pahlawan revolusi yang gugur karena dibunuh PKI bukan menjaga kehormatan keluarga malah sebaliknya mendukung pembunuhnya yakni PKI dan Komunisme Indonesia.
3. Saya sebagai seorang perwira Angkatan Darat akan sakit hati bahkan sedih menyaksikan seorang purnawirawan pati yang seharunya bisa menjadi contoh dalam menegakan Pancasila dan kejayaan Angkatan Darat serta membangun pemahaman sejarah yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945, justru malah mendukung kegiatan PKI dan komunisme gaya baru.
4. Gubernur Lemhannas adalah jabatan penentu kebijakan pertahanan dan analisa serta pertimbangannya bagi kehidupan kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, berdasarkan studi sejarah nasional Indonesia yang dikorelasikan dengan peranan TNI terutama peranan TNI dan rakyat. Kalau Gubernur Lemhannas saja berpikir yang menjurus kepada PKI dan Komunisme serta mendukung kegiatan komunisme gaya baru, apakah itu sejalan dengan tujuan nasional Indonesia dan idiologi negara dan peraturan perundangan yang mengatur keiatan PKI sebagai partai terlarang dan idiologi komunis sebagai idiologi terlarang?.

TulisanTempo: Dalam surat itu juga ditulis saran yang bisa dilakukan pemerintah bila ingin mengadakan rekonsiliasi nasional. Langkah pertama adalah menunjukkan dulu pihak mana yang merupakan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), juga keturunannya. “Serta dijelaskan peranan anggota PKI dan jabatannya pada masa itu,” tutur si pengirim.

Tanggapan Letkol Eko: PKI dan komunis merupakan catatan kelam bangsa Indonesia. Setelah berbagai munculnya kegiatan PKI daan komunisme yang menuntut pemetintah Indonesia untuk minta maaf kepada PKI.  Antara lain sidang rakyat di Belanda, Pengadilan HAM, dan Simposium di Jakarta yang dihadir oleh anak dan keturunan para tokoh peristiwa penghiatan G 30 S/PKI 1965, seperti Ilham Aidit anak dari DN Aidit pemimpin gerakan PKI itu sendiri.

Tulisan Tempo: Agus diminta mendata jumlah korban pembunuhan yang dilakukan oleh anggota PKI dan komunis terhadap TNI, umat Islam dari Nahdlatul Ulama, dan rakyat Indonesia.

Tanggapan Letkol Eko:
1.  Membicarakan korban penumpasan gerakan G 30 S/PKI  adalah rakyat yang tidak berdosa menjadi korban kegiatan penumpasan tersebut.
2. Bukan PKI sebagai korban karena PKI yang melakukan tindakan pelanggaran hukum dan makar terhadap negara dengan melakukan pembunuhan dan jatuh korban. Bagaiman bisa PKI dianggap sebagai korban?, ini sungguh pemikiran yang aneh dalam pemikiran bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
3. PKI yang melakukan pelanggaram HAM justru kita yang diminta untuk meminta maaf kepada PKI yang melanggar HAM.
4. Kita tahu yang menjadi korban pembunuhan PKI adalah TNI, rakyat Indonesia yang tidak setuju dan tidak menjadi anggota PKI serta umat Islam NU.
5. PKI sendiri yang merasa jadi korban juga perlu didata. Ini pemikiran yang tepat. Ngaku jadi korban tetapi bapaknya Untung ternyata tokoh PKI, ngaku jadi korban tapi bapaknya namanya DN Aidit tokoh PKI, ngaku jadi korban namanya Heny ternyata anaknaya Nyoto tokoh PKI juga.

Tulisan Tempo: Selain itu, surat itu menyebutkan sejumlah penjelasan terkait dengan G-30-S/PKI pada 1965. Pemerintah yang dipimpin Soekarno dikatakan saat itu sudah sejalan dengan pemikiran PKI terhadap ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tanggapan Letkol Eko:
A. Keterlibatan Soekarno dalam peristiwa  G 30 S/PKI

1. Fakta sejarah menyebutkan Soekarno sejalan dengan pemikiran PKI baik sebagai pribadi dan pemimpin pemerintah.
2. Soekarno memberi peluang dan memberi kesempatan kepada gerakan  G 30 S/PKI tahun 1965, karena kalau soekarno tidak berpihak atau memberi peluang kepada PKI tidak mungkin peristiwa itu terjadi.
3. NASAKOM adalah program pemerintah Soekarno yang bertujuan untuk mengganti Pancasila dan UUD 1945.

B. Peranan Soekarno dalam penerbitan Supersemar sebagai bagian dari penumpasan gerkam  G 30 S/PKI di tahun 1965 adalah sebagai berikut:

1. Ide penerbitan surat dari presiden Soeharto dan tiga Pati Angkatan Darat Brijen TNI Amir Machmud, Brijen TNI Basuki Rachmad, dan Brijen TNI M Yusuf.
2, Presiden Soekarno ikut menyusun konsep Supersemar dan termasuk dari tokoh anggota PKI yang masih berada dilingkungan Soekarno. Surat Supersemar ditanda tangani dengan mengucapkan “BISMILLAH HIRROCHMAN NIRROCHIM.” Fakta inilah yang menjadi keyakinan bangsa Indonesia bahwa menumpas PKI itu atas atas berkat dan ridho Allah SWT, dan yang pertama kali menyarankan Bismillah adalah Brigjen Amir Machmud dan yang meminta Soekarno mengucapkan Bismillah adalah Leimena yang agamanya Nasrani. Apakah anggota dan kominisme Indonesis percaya?, kalau Tuhan meridhoi jalan penyelesaian tersebut???!!!.

Sikap Soekarno dalam Pelaksanaan Supersemar

1.Keanehan mulai timbul manakala Supersemar dilaksanakan dan diterapkan sebagai penyelesaian masalah bangsa. Soekarno yang semula setuju dengan Supersemar mulai menentang dilaksankanya Supersemar oleh Soeharto. Karena yang ditangkap para tokoh PKI dan organisasinya dibubarkan bahkan para anggota G 30 S/PKI diproses hukum Soekarno menentang keras.
2. Soekarno juga masih menginginkan berlakuknya Nasakom dalam pemerintahanya dan masih menjalin hubungan akrab dengan anggota PKI dan kegiatan komunisme Indonesia.